“Mengistimewakan” Arcandra Tahar

Oleh: Iman Sjahputra

Menkum HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan yang isinya menetapkan mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar kembali menyandang warga negara Indonesia (WNI). Tampaknya perjalanan kasus Arcandra ini, hingga berujung pada kembalinya status WNI ke tangannya, memang tidak sesulit yang dijalani orang lain.

Dengan kata lain, proses status kewarganegaraannya berjalan lancar, tanpa adanya hambatan berarti. Tidak heran bila Menteri Yasona, dibanjiri kritikan. Bahkan berita yang berseliweran di media menyebutkan bahwa Arcandra akan kembali menjabat sebagai menteri ESDM.

Kalau dikatakan istimewa, ya itulah kenyataannya. Kalau ditakan politis, ya pasti. Nuansa politik dan campur tangan pihak berkuasa dalam kasus ini jelas “nyata”. Entah apa bunyi UU, soal kewarganegaraan Indonesia, yang pasti Indonesia menempatkan Arcandra sebagai person yang “istimewa”.

Karena begitu istimewanya, sehingga dia begitu mudah mendapatkan kembali statusnya sebagai WNI.

Itu baru satu persoalan. Belum lagi persoalan lain yang muncul. Yaitu, bila skenario yang beredar benar adanya, Arcandra kembali menjabat sebagai menteri ESDM, maka sorotan pun akan mengarah ke Presiden Joko Widodo yang mengangkatnya menjadi menteri. Tentu, kita semua bisa memastikan, muncul kritikan, kecaman dan aneka cemoohan.

Tetapi tampaknya di dalam UU Kewarganegaraan di negeri kita ini, tentunya tidak mengenal istilah warga negara istimewa. Kalau demikian, maka bukankah langkah Menteri Yasona, mengistimewakan Arcandra?

Bila ditelisik lebih jauh, apa sebenarnya maksud memberikan kembali status kewarganegaraan Arcandra?  Bukankah pemberian status WNI itu masuk dalam kategori bermasalah. Nah… apakah tidak menjadi masalah mengangkat menteri yang status kewarganegaraannya saja bermasalah, terlepas orang itu hebat dan berprestasi di luar negeri, bukan di dalam negeri.

Dengan demikian, sejak awal keputusan pengangkatan Arcandra menjadi menteri  sudah cacat hukum, maka jangan lagi dipaksakan dengan pemberian status WNI yang juga bermasalah. Dari awal bermasalah jangan ditimpali dengan keputusan menteri yang justru menimbulkan masalah lain.

Karena itu, sebaiknya Presiden mengkaji lagi keputusan Menteri Yasona. Jangan sampai langkah Presiden ke depan justru menjadi kontra produktif. Dan kita sebaiknya kembali berpikir jernih dan logis.

Betul, kita membutuhkan orang berprestasi untuk membangun negara ini. Dan orang seperti ini, bukan cuma Arcandra seorang, tapi masih banyak orang lain di negeri kita tercinta yang juga jujur dan berprestasi. Banyak orang lain yang juga layak untuk menjabat sebagai menteri ESDM. Sepatutnya kita hargai prestasi anak negeri, ketimbang mereka yang sudah berkiprah di kancah internasional, tanpa berbuat apa pun untuk negeri sendiri.

Kita tidak perlu jauh-jauh “hunting” WNI yang hebat-hebat di luar negeri, yang justru bekerja untuk kepentingan diri sendiri, dan melupakan negerinya. Begitu dijanjikan jabatan tertentu, ramai-ramai berminat dan merelakan diri untuk “pulang kampung”,  tanpa melihat apakah mereka masih berstatus WNI atau sudah warga negara asing.

Jadi, di dalam negeri masih banyak Arcandra-Arcandra lain yang jauh lebih layak dan mampu. Hargailah produk dalam negeri sendiri, yang diproduksi, berkiprah, dan berprestasi bukan hanya di dalam negeri, tapi juga mancanegara. Tinggal pilih….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here