Menunggu Langkah Pansus Angket KPK

Oleh: Iman Sjahputra

Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK sudah terbentuk. Kini Pansus tengah bekerja menyusun program dan rencana aksi mereka dalam menjalankan tugas mulia itu. Tugas yang memang harus dijalankan dengan baik dan benar. Diharapkan Pansus ini benar-benar bisa memperkuat KPK, dan justru bukan sebaliknya melawan atau menghambat kerja KPK.

Namun pergulatan pembentukan ini di mata masyarakat begitu alot, walau pun muncul “perlawanan” di antara fraksi di DPR, namun para politisi Senayan ini, tetap menggolkan pembentukan Pansus ini.

Di mata masyarakat, terutama awam, pasti bertanya-tanya, mengapa segala sesuatu yang terkait KPK, selalu mendapat semacam  “perlawanan” dari DPR. Entah apa pun sanggahan dan alasan yang diajukan politisi Senayan, tetap saja orang di luar akan melihat dan menilai, ada lagi upaya “perlawanan” dalam memerangi korupsi.

Bagi masyarakat, pembentukan Pansus Angket KPK ini kental nuansa politiknya. Mengapa? semua tahu ke mana arah dan muara semua ini. Berawal dari kasus E-KTP yang terkuak, dalam proses pemeriksaan para saksi kasus itu terungkap banyak nama anggota DPR maupun mantan anggota DPR yang diduga menerima sejumlah uang. Nilainya, memang bukan main, dan tidak tanggung-tanggung.

Memang banyak cerita yang beredar setelah saksi utama yang juga mantan anggota DPR diperiksa KPK. Bahkan sampai-sampai saksi itu menyangkal atau mementahkan  segala pernyataan dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian muncul cerita nama-nama “besar” dari hasil pemeriksaan itu yang diduga menerima uang proyek tersebut. Yang konon proyek belum berjalan, tetapi sudah perhitungan bagi-bagi uang.

Namun semua itu dibantah oleh nama-nama yang disebutkan tersebut. Tampaknya kasus E-KTP ini oleh kalangan DPR dianggap sebagai bentuk serangan lain terhadap para politisi Senayan, baik secara personel maupun lembaga. Nama secara individu tercoreng, dan sebagai lembaga, masyarakat tidak heran lagi, sebab memang fakta menyebutkan banyak nama politisi Senayan itu yang terlibat korupsi. Luar Biasa.

Sekarang tampaknya, “Senayan” bukan saja ingin memperkuat diri, bahkan ingin lebih kuat dalam membentengi mereka dari berbagai  bentuk “serangan” apa pun. Kini dampak dari Pansus KPK, lebih luas lagi. Yaitu adanya usulan merevisi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait pembentukan Pansus Angket.

Sekali lagi, adanya upaya mengoyak lagi, dengan alasan menyempurnakan, aturan yang ada bagai sebuah langkah untuk melindungi diri dari kepentingan sesaat. Di masa depan apabila ada persoalan yang melibatkan anggota DPR, dikhawatirkan selalu muncul pemikiran merombak atau merevisi aturan yang ada.

Padahal prinsip aturan yang dibuat seharusnya memiliki jangkauan luas, dalam, dan untuk jangka panjang. Tidak heran keluar pemikiran merevisi  UU MD3 ini sebagai akibat dari Pansus Angket KPK. Disangkal atau tidak,  sudah jelas ini adalah langkah  yang mencoba untuk memperkecil upaya “serangan” terhadap para politisi yang ada di DPR.

Yang harus dicegah sekarang adalah cara berpikir yang selalu ingin berlindung di balik UU atau aturan, sehingga apa pun perbuatan mereka tidak dapat dijangkau oleh siapa pun, termasuk hukum. Padahal ini adalah negara hukum, semua sama di depan hukum, tanpa kecuali.

Karena itu, langkah merevisi UU MD3 terkait pembentukan Pansus Angket, adalah langkah yang dinilai berlebihan. Bukan hanya akan membuang-buang biaya, waktu, dan tenaga, tetapi juga menghambat proses dan program kerja lainnya. Dari pada melulu membahas perubahan ini, lebih baik fokus kepada persoalan lain yang lebih mendesak, dan lebih produktif untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, kelompok, maupun pihak tertentu.

Apa pun bunyi pasal 201 UU MD3, yang menjadi incaran revisi,  sepatutnya kita semua bercermin diri. Menghargai, menghayati, dan memahami UU itu, terutama pasal 201.  Artinya, bila tidak ada keinginan untuk menghargai, sampai kapan pun, DPR yang memiliki kuasa untuk merevisi UU, akan selalu bertindak sesuai keinginan sendiri, tanpa mempertimbangkan hal yang lebih besar.

Jadi, sudah saatnya kita semua membuka diri atas segala peristiwa dan kejadian yang menimpa negara ini. Janganlah upaya memberantas korupsi di negeri kita selalu dihalangi, sekali lagi  dengan berlindung pada UU, memanfaatkan posisi kita sebagai politisi Senayan, atau anggota partai. Membuka hati, mata dan pikiran, untuk selalu bertindak jujur dan membela kepentingan rakyat, jauh lebih baik dan besar pahalanya, daripada menginjak-injak kepentingan umum hanya untuk keuntungan pribadi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here