Menunggu Laporan Dana Kampanye

Setiap calon anggota legislatif (caleg), menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum  (PKPU) No 17 tahun 2013  wajib melaporkan dana kampanye. Laporan ini disalurkan melalui partai politik, tempat caleg bernaung, untuk selanjutnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

Dengan kata lain, setiap partai politik wajib mengumpulkan dan  merangkum dana kampanye  seluruh calegnya, baik untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.  PKPU Nomor 17 itu  menyebutkan bahwa peserta pemilu berkewajiban mencatat semua dana kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dan dikeluarkan. Semuan itu harus tercatat dalam pembukuan khusus dana kampanye.

Seluruh dana kampanye itu, harus dilaporkan atau disampaikan ke KPU paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Bila sampai batas waktu yang diminta, tetapi caleg tidak melaporkan dana kampanyenya, maka bila dia terpilih, otomatis menurut PKPU, pemilihannya batal demi hukum.  Hal itu pernah dilakukan oleh KPU tahun 2009 silam, pencalegan itu batal, lantaran dia tidak melaporkan dana kampanyenya.

Untuk itu, KPU meminta para caleg dan parpol harus dapat bekerja sama untuk biasa memberikan laporan yang  benar dan akurat.
Namun sangat disayangkan, sampai kini baru empat partai saja yang sudah mengirim laporan dana kampanye itu. Sisanya, delapan partai lagi tampaknya ada yang baru mengumpulkan data calegnya. Laporan dana kampanye delapan partai itu, diharapkan bisa diterima KPU hingga akhir pekan ini.  Dan KPU bisa segera mengumumkan laporan dana kampanye para caleg maupun parpol yang sudah, atau belum melaporkan dana tersebut.  Dengan demikian masyarakat pun bisa mengetahui dengan pasti seberapa besar kemampuan masing-masing parpol dan caleg dari segi pendanaan, yang penting juga mereka tahu dari mana semua dana itu berasal.

Dengan kata lain, yang penting di sini adalah unsur keterbukaan caleg terhadap semua dana yang diperoleh dan digunakan.  Persoalannya sekarang apakah para caleg maupun parpol selama ini jujur dan terbuka dalam menjelaskan dan melaporkan keuangan masing-masing.  Tampaknya hal ini sulit untuk diharapkan,  sebab mereka tidak terbiasa dengan keterbukaan di bidang keuangan. Ada kekhawatiran dengan  menyebutkan sumber dana itu, mereka akan dinilai negatif oleh masyarakat.

Karena itu, lebih baik tidak menyebutkan sumber itu, daripada dituduh yang negatif. Tetapi tampaknya  kini para caleg harus berpikir ribuan kali untuk tidak bersikap jujur.  Apabila mereka tidak memasukan peruntukan itu dalam laporan kampanye, maka bisa saja dana itu masuk kategori rezim gratifikasi, artinya yang rugi adalah caleg itu sendiri.

Yang pasti di sini dituntut keberanian dan kerelaan.  Berani dan relakah para caleg atau parpol bila finansial kampanyenya dilihat orang banyak, dikritik atau dikomentari.  Keberanian ini bukan main-main, sebab sekali terbuka mereka harus bisa mempertanggungjawabkannya.

Sementara, setelah dilaporkan ke KPU, lalu KPU mau berbuat apa? Harus ada mekanisme pengawasan yang tepat dan melekat, artinya setiap tahapan penerimaan dan pengeluaran bisa dimonitor secara seksama.  Sebab ini bukan terkait sekadar laporannya, tetapi penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan juga secara moral oleh masing-masing caleg atau parpol.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here