Menunggu Putusan Mahkamah Arbitrase PBB (1)

(Foto: JX/Ist)

BEIJING, JIA XIANG – Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag, Belanda, akan menentukan putusan mengenai siapa-saiapa saja yang berdaulat atas wilayah perairan di Laut Cina Selatan (PCS). Kalau tidak salah putusan itu ditetapkan Selasa (12/7/16) waktu Belanda.Putusan ini pula yang menentukan masa depan wilayah perairan tersebut. Dengan kata lain, Tiongkok tidak akan bisa menjadi penguasa tunggal di kawasan tersebut. Apa pun alasannya, dari putusan itu jelas akan ditetapkan negara mana saja yang berdaulat di LCS. Namun persoalan ini tampaknya tidak akan semudah membacakan putusan itu. Sudah sejak beberapa minggu belakangan ini, Tiongkok menyesalkan tindakan Filipina yang membawa sengketa ini ke Arbitrase PBB atau internasional.
Tidak heran bila Tiongkok, yang mengklaim kepemilikan 90% LCS, menyatakan tidak akan mengakui putusan Mahkamah Arbitrase PBB. Bahkan terkesan menolak mematuhinya. Apa pun tindakan Tiongkok, yang pasti Mahkamah internasional itu dilaksanakan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang juga ditandatangani Tiongkok dan sejumlah negara Asia, termasuk Filipina.
Tidak sampai di situ, Tiongkok pun membujuk beberapa negara lain, katanya sekitar 60 negara, mendukungnya, alias menolak putusan Mahkamah tersebut.
Putusan yang dihasilkan Mahkamah Arbitrase mengikat, namun mahkamah itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan. Tiongkok telah memboikot mahkamah tersebut dan berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi. Apapun putusan mahkamah, Tiongkok tidak akan “menerima, mengakui, atau melaksanakan”.
Akan tetapi, jika putusan mahkamah menguntungkan Filipina, reputasi Tiongkok berisiko rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan hukum internasional. Selain itu, ketegangan antara Tiongkok dengan Filipina, atau Amerika Serikat yang memiliki aset militer di LCS diperkirakan meningkat.
Mungkin satu hal yang sedikit menghibur Tiongkok, adalah pendapat Presiden Rodrigo Duterte, yaitu Filipina bersedia membagi sumber daya alam dengan Beijing di LCS walaupun putusan Mahkamah menguntungkan Filipina.[bersambung]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here