Menunggu Putusan Mahkamah Arbitrase PBB (2)

(Foto: JX/Ist)

Sumber Daya Alam

Tahun 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Tiongkok di LCS kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS di Den Haag, Belanda. Filipina menuding Tiongkok mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi untuk membangun pulau buatan.Alasan Filipina mengajukan ke Mahkamah itu berdasarkan klaim Tiongkok yang disebut “sembilan garis putus-putus” (nine-dash-line) atas wilayah perairan itu. Klain itu dinilai Filipina bertentangan dengan kedaulatan wilayahnya dan hukum laut internasional.
Mahkamah Arbitrase pun tampaknya akan menentukan setidaknya tujuh dari 15 tuntutan yang diajukan Filipina.
Menurut Bill Hayton, penulis buku South China Sea: The struggle for power in Asia, pengajuan kasus di Mahkamah Arbitrase ini sejatinya mempertanyakan apa saja unsur daratan di LCS. Imbasnya, negara-negara di kawasan perairan itu dapat mengetahui seberapa besar kedaulatan mereka di kawasan tersebut.
Dalam hukum laut internasional, unsur daratan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian:
Pulau. Agar bisa disebut pulau, sebuah daratan di tengah laut harus bisa “menunjang habitat manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri”. Jika sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas zona ekonomi eksklusif, alias hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi gas dan minyak), di sekitar pulau dalam radius 200 mil laut.
Karang. Unsur daratan ini didefinisikan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam radius 12 mil laut dari karang tersebut.
Terumbu. Unsur daratan ini hanya bisa terlihat saat air laut surut. Sebuah negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam atau wilayah perairan apapun di sekitarnya.
Dari ketiga unsur daratan tersebut, Tiongkok menguasai sejumlah terumbu di LCS dan mereklamasinya menjadi pulau. Pulau-pulau buatan itu kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun dalam hukum laut internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau.
Jadi, putusan Mahkamah internasional ini akan menentukan apakah terumbu yang diubah menjadi pulau-pulau itu adalah pulau yang sah. Jika pulau-pulau buatan itu diakui oleh Mahkamah Arbitrase, Tiongkok berhak atas zona ekonomi eksklusif dalam radius 200 mil laut sekaligus mementahkan keberatan Filipina.
Apabila sebaliknya, Tiongkok diharamkan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar pulau-pulau buatan tersebut. Lebih jauh, putusan ini bisa menjadi preseden di masa mendatang yang memungkinkan Filipina mengklaim wilayahnya di LCS. [JX/BBC/Eka]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here