Menyikapi Pernyataan AS

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry, selama tiga hari, bertandang ke Jakarta. Kedatangannya terkait upaya menjalin hubungan bilateral lebih erat, salah satunya  diwujudkan dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-4 antara Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa serta Menlu AS.
Di sidang itu dibahas berbagai kerjasama di sektor investasi, keamanan, perdagangan, pendidikan, energi, perubahan iklim,  dan lingkungan hidup. Yang tidak kalah penting, Kerry menandatangani kesepakatan bersama triangular dan Selatan-Selatan, termasuk pemberantasan penyelundupan dan konservasi hewan liar.
Bagi Kerry ini merupakan yang kedua, sebelumnya, pada Oktober 2013 dia datang ke Bali menghadiri KTT APEC. Di Jakarta, Kerry menyempatkan diri mengunjungi masjid Istiqlal.  Kedatangan Kerry saat ini dilakukan hanya dua bulan menjelang digelarnya pemiliihan umum di Indonesia.
Karena itu, yang pasti momentum kedatangan Kerry, memberi banyak makna bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Di banyak negara lain misalnya, peran negeri Paman Sam ini begitu besar, bahkan ada kesan maju-mundur, sukses-tidaknya penyelenggaraan pemerintahan suatu wilayah bisa bergantung atau berada di “tangan mereka”.
Kesan ini pun bisa dilihat dari berbagai peristiwa dunia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini hingga sekarang.  Wajar saja hal itu terjadi,  sebab bagi sebuah negara besar, dan negara yang merasa “besar” ingin kekuasaan dan kekuatannya diakui pihak lain. Dengan kata lain, mereka ingin negara lain bergantung pada yang lebih kuat.Walau pun kesan atau penilaian itu pasti dibantah, tetapi itulah kenyataan yang terjadi.
Nah.. kembali ke Indonesia, dalam jumpa pers bersama Menlu Marty Natalegawa, Menlu Kerry menegaskan  mereka tidak mencampuri urusan pemilihan umum di Indonesia, sebab Indonesia begitu dihormati  AS,  sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Tentunya banyak pihak berharap keinginan itu benar-benar “tulus” kebijakan  pemerintah AS sendiri. Sebagai negara besar memang sepatutnya AS menghormati hak pilih rakyat Indonesia, tanpa adanya intervensi atau campur tangan dalam berbagai bentuk.  Bahkan,  AS pun harus pula menghargai dan menghormati nama-nama calon presiden/wakil yang beredar belakangan ini sebagai putra untuk memimpin bangsanya.
Bentuk campur tangan memang bisa lewat siapa saja, saluran apa saja, dan cara apa pun. Salah satu yang diwaspadai adalah pemberitaan di media massa tentang nama-nama tujuh jenderal Indonesia yang masuk daftar black list Amerika Serikat. Ada beberapa nama jenderal itu yang kini masuk bursa calon presiden usungan partai masing-masing. Entah siapa yang lebih dulu menghembuskan berita itu, tapi jelas ini menunjukkan adanya ketidaksenangan AS terhadap beberapa nama itu. Apa sih arti ketidaksenangan itu?
Bukankah itu salah satu bukti intervensi dan ketidaksenangan pihak luar, terhadap tokoh tertentu, sehingga haknya untuk mengajukan diri memimpin bangsa ini dan dipilih hilang begitu saja. Secara tidak langsung pula hak rakyat Indonesia menentukan juga calonnya, akan sia-sia, sebab pihak asinglah yang nantinya akan menentukan.
Karena itu, patut kita pegang pernyataan menteri luar negeri AS itu bahwa mereka tidak ikut campur dalam pemilu Indonesia, baik terang-terangan maupun  diam-diam.  Apalagi dia mengatakan, AS tidak akan bersikap hipokrit, artinya tidak campur tangan tapi diam-diam di belakang justru melakukannya. Apakah ini jaminan atau hanya pernyataan yang ingin menyenangkan Indonesia? Sebab banyak masalah kedua negara yang tidak jelas penyelesaiannya, sebut saja penyadapan telepon presiden dan ibu negara oleh AS.
Karena itu, sebagai negara berdaulat, kita harus punya sikap tegas, kritis,  terhadap segala pernyataan AS, termasuk jangan serba “nrimo”. Apa sih dibalik pernyataan AS itu?  Kita bukan negara “boneka”  dan tidak sepatutnya dijadikan “boneka”.  Kita punya sikap dan berdaulat bagi diri sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here