Mewaspadai Sikap Tiongkok

Pada hari Selasa (12/7/16) lalu Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag, Belanda, mengeluarkan putusan bahwa klaim Tiongkok atas wilayah perairan di Laut Cina Selatan (LCS) tidak memiliki dasar hukum. Artinya putusan itu, secara langsung menggugurkan kehendak Tiongkok menguasai kawasan LCS yang selama ini disengketakan dengan Filipina.Putusan Mahkamah ini, dikerluarkan atas upaya Filipina beberapa tahun lalu, yang memprotes dan menggugat aksi Tiongkok menguasai beberapa wilayah perairannya. Bukan cuma menguasai Tiongkok pun mereklamasi pulau karang di kawasan itu, membuka fasilitas militer, kemudian menggelar patroli sampai menggelar latihan militer di kawasan tersebut.
Aksi Tiongkok itu, diikuti oleh berbagai aksi protes sampai kepada ketegangan politik diantara kedua negara. Hubungan kedua negara ini pun sempat naik-turun dengan latar belakang pertikaian wilayah perairan LCS. Pertikaian ini berakhir di meja Mahkamah Arbitrase PBB, dengan putusan menggugurkan klaim Tiongkok atas wilayah di LCS.
Namun reaksi Tiongkok sudah dapat ditebak. Negara itu tidak mengakui putusan tersebut. Hal ini sebelumnya sudah berulang kali dinyatakannya, bahwa apabila pertikaian ini sampai di bawa ke Mahkamah Arbitrase, maka mereka tidak akan mematuhinya. Mereka, Tiongkok, lebih berkeinginan perundingan dilakukan antara mereka dengan negara yang bertikai, secara bilateral.
Perundingan itu tanpa melibatkan pihak ketiga. Bahkan ASEAN pun, yang beberapa anggotanya juga saling klaim wilayah di LCS, tidak dianggap oleh Tiongkok. Berkali-kali perundingan soal Code of Conduct LCS, sampai sekarang tidak pernah membuahkan hasil. Seakan-akan negeri tirai bambu itu berupaya menghambat dan menggiring persoalan ke perundingan yang bersifat bilateral.
Banyak negara seperti Amerika Serikat, Australia, termasuk Filipina sendiri menegaskan bahwa sepatutnya Tiongkok mematuhi putusan Mahkamah tersebut. Namun Rusia ingin semua pihak yang terlibat melanjutkan dengan konsultasi ke arah pemecahan damai. Indonesia pun menyambut putusan itu. Bahkan Indonesia juga meminta semua pihak termasuk Tiongkok untuk mematuhi dan menghargai putusan Mahkamah itu.
Tampaknya putusan Mahkamah ini, menjadi landasan dan rujukan bagi banyak pihak khususnya yang bertikai untuk mengajukan gugatan yang sama. Apabila langkah ini yang ditempuh, maka mau tidak mau Tiongkok pun harus mematuhinya. Mereka tidak bisa mengklaim hanya berdasarkan fakta sejarah.
Fakta sejarah mungkin hanya sebagai rujukan, bukan landasan hukum yang kuat. Hukum Laut Internasional sudah ada, dan banyak negara termasuk Tiongkok pun menandatangani konvensi tersebut.
Karena itu, patut bagi negara itu, untuk mematuhi segala pertikaian yang diputuskan berdasarkan hukum, termasuk hukum laut internasional. Sikap Tiongkok yang berkeras menolak putusan Mahkamah tersebut, justru akan menjadikan negara itu sorotan dunia. Sikap tersebut juga dapat membuat mereka terpojok, dan terkucilkan, bila dalam persoalan ini, mereka sama sekali tidak menghargai putusan beradasarkan hukum internasional.
Kini kembali ke Tiongkok, mau atau tidak menghargai putusan tersebut. Jangan sampai sikap kerasnya itu justru berdampak pada negara-negara yang bersengketa di LCS, khususnya anggota ASEAN, saling bertikai. Hal ini bisa ditebak, sebab Tiongkok menyebutkan Laos, yang notebene anggota ASEAN, menolak putusan Mahkamah tersebut.
Artinya, Tiongkok mulai mencoba “mengadu domba” negara-negara di ASEAN. Karena itu, setiap negara ini harus waspada terhadap dampak dari pertikaian yang dibawa Tiongkok ke arah yang lebih luas dan tensi yang lebih tinggi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here