Mimpi Buruk Bisnis Tambang Mineral

Jakarta, Jia Xiang – Awal tahun 2014, bisnis pertambangan mineral di Indonesia bakal memulai tahun dengan kondisi muram dan tidak menjanjikan. Pasalnya, ratusan perusahaan tambang yang belum memiliki kemampuan membangun pabrik pengolahan terancam gulung tikar.

Tanggal 12 Januari 2014, pemerintah mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral mentah ke luar negeri. Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, PP tersebut akan diterbitkan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Kebijakan ini membuat ratusdan perusahaan tambang mineral dalam negeri kelimpungan dan terancam gulung tikar. Selanjutnya, bakal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan ribu bahkan jutaan pekerja.

Menyikapi realitas itu, akhir tahun ini Lembaga Kajian Strategis Pertambangan dan Energi Indonesia atau Indonesia Mineral and Energy Studies (IMEs) menggelar Rembuk Nasional yang menghadirkan ratusan pengusaha tambang dan serikat pekerja. Mereka merekomendasikan banyak hal penting terkait masa depan bisnis pertambangan dalam negeri.

Direktur Eksekutif IMEs, Erwin  Usman mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut justru menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan. Bahkan dia menilai kebijakan itu sebagai kebijakan yang diskriminatif dan hanya mengakomodir kepentingan perusahaan tambang asing raksasa.

“Kebijakan ini harus ditinjau ulang. Perlu diambil langkah-langkah strategis terkait solusi masalah ini. Pemerintah jangan hanya memberi ruang pada perusahaan tambang raksasa. Ini tidak adil,” kata Erwin Usman kepada Jia Xiang Hometown di Jakarta, Selasa (31/12/13).

Menurut dia, IMEs mengusulkan agar isi PP tersebut substansinya setidaknya mengatur hal-hal strategis menyangkut tiga hal penting. Pertama penegasan terkait ketentuan bagi pemegang kontrak karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk segera menjalankan program renegosiasi sebagaimana diatur dalam UU Minerba.

Khususnya terkait perubahan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), luasan lahan maksimal 25.000 hektar, royalti, pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri, penggunaan barang dan jasa dalam negeri, serta divestasi saham.

Menurut Erwin Usman, klausul tersebut mesti tegas, sebab seharusnya proses renegosiasi ini sudah selesai pada tahun 2010, atau satu tahun sejak UU Minerba diberlakukan. Faktanya, hingga saat ini, publik tidak mendapatkan keterangan terkait perkembangannya. Hatta Rajasa sebagai Koordinator Tim Evaluasi mesti bertanggungjawab untuk ini.

Poin penting kedua menurut Erwin Usman adalah para perusahaan tambang skala besar pemegang kontrak karya dan PKP2B, agenda hilirisasi dan pelarangan ekspor mineral wajib diterapkan.

“Alasannya sederhana, produksi tambang mereka sudah puluhan tahun lamanya dan keuntungan yang diperoleh sangat besar, jika dibandingkan biaya untuk pembangunan smelter,” ujarnya.

Poin ketika menyangkut peraturan pemerintah tersebut harus memberi kesempatan pada pengusaha pertambangan nasional pemegang IUP yang baru tumbuh 3-6 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan ini telah berkomitmen tentang agenda hilirisasi dan telah membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) agar bisa tetap melakukan ekspor, dengan sejumlah syarat tertentu.

“Syarat itu misalnya dengan kuota ekspor dibatasi dan diawasi ketat, kadar persentase produk konsentrat mineral yang boleh di ekspor, serta diberi tempo misalnya dua tahun ekspor, sambil mereka menyelesaikan proses pembangunan smelter. Namun, di saat yang sama, pemerintah wajib membantu menyediakan infrastruktur pendukung smelter, terutama ketersediaan listrik,” kata Erwin Usman.

Menurut dia, langkah ini dimaksudkan agar usaha kecil dan menengah di sektor pertambangan, yang notabene modalnya tak sebesar perusahaan tambang asing pemegang kontrak karya dan PKP2B, dapat tetap tumbuh dan memiliki daya saing ekonomi. Selain untuk menghindari terjadinya PHK yang meluas. Proses ini mesti diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah.

“Bagi perusahaan yang melanggar bisa segera dikenai penalti serta sanksi tegas, sampai dengan IUP-nya dicabut. Apalagi pembangunan dan produksi sebuah smelter  tentu akan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup dan masalah tata ruang,” ujar Erwin Usman. [U1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here