Mungkinkah Koruptor Harakiri?

Jia Xiang – Kasus korupsi yang melibatkan petingi di negeri ini sepertinya tidak habis-habisnya. Paling anyar kali ini adalah kasus korupsi yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

Dalam kapasitasnya sebagai hakim sekaligus Ketua MK, Akil ditengarai “bermain-main” dalam persidangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak, Banten.

Akil bersama Chairunissa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golongan Karya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (2/10/13) malam di kediamannya yang berada di bilangan Perumahan Menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Dampak kasus ini sangat luar biasa, sebab dari tingkat elite negara hingga rakyat papa di negeri ini “terkejut” dan merasa prihatin. Keprihatinan pun dilontarkan secara beragam.

Tidak terkecuali, hakim-hakim di MK pun melalui Majelis Kehormatan MK “bereaksi” dengan menggelar sidang etik, yang belakangan juga mengundang tanya masyarakat awam. Apa urgensinya sidang etika itu digelar?

Bukankah Akil Mochtar sudah jadi tersangka, yang artinya bisa dipastikan sudah melanggar etika seorang hakim? Bukankah lebih baik kita tunggu proses hukum yang dijalani Akil Mochtar di KPK?

Namun kita tidak membahas soal etis tidaknya sidang etika oleh Majelis Kehormatan MK itu. Sebagai masyarakat kita tentu “manut” dengan beragam proses hukum dan menunggu saja hasil sidang termasuk proses hukum Akil Mochtar di KPK.

Menjadi soal bagi masyarakat adalah mengapa korupsi marak dilakukan oleh orang-orang yang duduk sebagai “petinggi” di negeri ini? Bukankah mereka cendikiawan yang seharusnya berintegritas dan bermoral tinggi. Bukankah mereka sosok-sosok yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat?

Dalam setiap pelanggaran hukum yang dilakukan para “pejabat”, maka setiap kali muncul komentar yang mengatakan, bahwa mereka bukan tidak mengerti hukum. Tetapi yang tidak dimiliki adalah rasa malu.

Nah, sebagai bangsa plural,  Indonesia sejatinya memiliki budaya tinggi dengan kearifan lokal dari setiap etnisnya. Tetapi mengapa para petinggi di negeri ini tetap saja melakukan pelanggaran?

Mungkin tepat apa yang dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara  Perayaan Imlek nasional pada Februari 2013. Dalam perayaan yang dilangsungkan di Jakarta Convention Center itu presiden mengatakan, terjadinya kasus korupsi, kongkalikong, kekerasan, fitnah, caci maki dan berbagai perilaku yang mengumbar keburukan merupakan tanda merosotnya rasa malu dalam kehidupan masyarakat. Rasa malu,  kata presiden sering memudar dan tergerus oleh nilai-nilai yang materialistik, kepentingan sesaat.

Memudarnya rasa malu, meskipun sudah tertangkap berbuat salah, beberapa “petinggi” itu yang dicokok malah cengengesan dengan santainya. Televisi sering memperlihatkan sang “oknum koruptor” sumringah dan bukan menunduk malu.

Melihat pudarnya rasa malu ini kita tentu boleh mengambil contoh dari budaya bangsa Jepang.  Salah satu budaya Jepang adalah harakiri (seppuku) . Jika seseorang atau kelompok berbuat salah, maka dia akan mengakhiri hidupnya dengan cara menusukkan belati atau samurai ke perut atau jantung.

Budaya Jepang ini sejatinya adalah untuk “menutup rasa malu” karena telah kehilangan kehormatan lantaran telah melakukan kejahatan, aib dan gagal menjalankan kewajibannya.

Pertanyaanya, sudah sebegitu hancurkah sebuah sanubari di negeri ini? Sehingga tidak lagi memiliki rasa malu jika korupsi? Sebab jangankan dituntut untuk harakiri, setelah diputus pengadilan bersalah pun banyak koruptor di negeri ini yang masih meminta remisi hukuman.[Pandapotan Simorangkir]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here