Negara Hukum

Banyak komentar dilontarkan berbagai pihak atas kejadian penembakan yang menewaskan  empat tahanan titipan Kepolisian Daerah (Polda) Yogyakarta oleh gerombolan bersenjata di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta yang terjadi pada Sabtu (23/3/13) dini hari.

Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin yang langsung meluncur ke lokasi kejadian secara terbuka menyatakan maaf kepada keluarga empat tahanan yang tewas ditembak di ruang sel A5 itu.

Permohonan maaf Amir Syamsuddin berkaitan ketidakmampuan aparat lapas mencegah dan mengatisipasi situasi, sehingga gerombolan bersenjata api berjumlah 17 orang dengan mudah bisa memaksa masuk lapas dan membunuh Yohanes Juan Manbait, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, dan Hendrik Angel Sahetapi alias Deki.

Peristiwa penembakan itu diduga kuat  berkaitan dengan kasus penganiayaan yang menewaskan Sertu Heru Santoso, anggota Kopassus dari Kandang Menjangan, Kartosuro yang terjadi pada Selasa 19 Maret 2013 di Hugo’s Cafe, Sleman.
Nyawa dibalas nyawa, boleh jadi itu menjadi motif penembakan. Sebagai orang awam, kita bisa katakan ada unsur balas dendam dalam peristiwa ini. Meskipun begitu, kita tidak bisa seenaknya menyatakan bahwa gerombolan pelaku penembakan dilakukan oleh anggota kopassus yang rekannya tewas dianiaya empat orang yang kini juga sudah menjadi korban penembakan.

Demi tegaknya hukum kita harus menyerahkan kasus ini kepada proses hukum yang berlaku. Tetapi yang patut kita sayangkan sekaligus kita pertanyakan adalah mengapa di negeri yang mengaku sebagai negara hukum ini, kini marak terjadi main hakim sendiri di tengah masyarakat?

Banyak pendapat yang mengemuka atas pertanyaan ini. Di sebuah negara hukum tentu saja balas dendam secara pribadi tidak boleh dilakukan. Sebab dalam tatanan hukum, terhadap setiap pelanggaran hukum (pidana), yang dilakukan seseorang atau kelompok,  harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diadili.
Aspek balas dendam diambil alih oleh institusi negara dengan maksud agar terciptanya ketertiban umum. Orang per orang tidak dibenarkan melakukan “pengadilan” secara pribadi, tetapi harus melalui institusi negara atau aparat penegak hukum. Lantas mengapa di tengah masyarakat masih saja ada “pengadilan jalanan” dengan melakukan balas dendam yang sejatinya merupakan pelanggaran hukum pula?

Boleh jadi ini merupakan representasi ketidakpercayaan masyarakat kepada negara dan aparat hukumnya. Bisa saja sebagian masyarakat menilai,  hukum negara sudah mandul. Negara tidak lagi bisa menjamin “rasa keadilan” diperoleh masyarakat bila terjadi pelanggaran hukum atas dirinya. Kondisi ini mungkin saja dipicu dengan masih maraknya “jual-beli” perkara di institusi penegak hukum, mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga ditingkat proses persidangan.

Selain itu, bukan hal luar biasa jika ternyata hukum hanya tajam untuk “kalangan bawah” sementara di “kalangan atas” hukum pun menjadi tumpul. Jadi kita berharap reformasi hukum harus dilakukan, bersihkan intitusi hukum dari oknum-oknum yang suka mencoreng hukum dengan perilaku yang justru melanggar hukum.

Agar kita bisa  berharap hukum menjamin terciptanya “rasa keadilan” di tengah masyarakat. Tentu kita harus berempati terhadap para korban dalam peristiwa ini. Baik kepada keluarga Sertu Heru Santoso yang tewas dianiaya, maupun keempat tahanan yang tewas ditembak. Kita berharap terhadap kedua kasus yang diduga saling berkaitan itu harus diungkap menjadi benderang melalui proses hukum yang bisa memberikan rasa keadilan. Jika negara kita masih negara hukum, maka proses penegakan hukum tidak selasai hanya dengan kata maaf. Usut tuntas dan berikan hukuman yang setimpal bagi yang melanggar hukum. [Iman Sjahputra]

SHARE
Previous articleTransportasi Rakyat Kecil
Next articleIntrospeksi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here