Otonomi Daerah Terhambat Masalah Koordinasi

Jia Xiang –  Tidak hanya di Jakarta, masalah kurangnya sarana dan prasarana angkutan umum massal yang memadai juga terdapat di berbagai kota di Indonesia. Itu  masih menjadi salah satu permasalahan  utama dalam bidang transportasi.

Saleh Husin, salah satu anggota Komisi V DPR RI fraksi Partai Hanura mengatakan, kurangnya sarana dan prasarana transportasi yang masih terasa di Indonesia disebabkan oleh lemahnya koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu menjadi salah satu penyebab adanya kendala pembangunan otonomi daerah.

“Dengan adanya otonomi daerah,  hal –hal yang langsung dikerjakan oleh daerah, misalnya terminal – terminal dan Uji KIR kendaraan umum yang dilakukan oleh Pemda atau Pemprov  tidak dapat diintervensi langsung oleh kementrian” tambah Saleh Husin . Dia juga mengatakan, lemahnya koordinasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  menjadikan proses program – program pembangunan menjadi kurang maksimal, “Jika ada kemauan dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan baik, saya yakin program – program akan berjalan baik ” Ujarnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Saleh Husin mengatakan, lemahnya koordinasi atau adanya kebijakan otonomi daerah yang menghambat proses pembangunan, seharusnya menjadi pemikiran bersama supaya lintas instansi dan pemerintahan bisa berkoordinasi dengan baik. [Hen/V1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here