Para Menteri CPOPC Kecewa Atas Resolusi Parlemen Eropa Tentang Minyak Sawit

JAKARTA, JIA XIANG – Pertemuan Tingkat Menteri Keempat Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diselenggrakan pada tanggal 11 April 2017 di Jakarta. Pertemuan dipimpin bersama oleh Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Republik Indonesia, dan Datuk Seri Mah Siew Keong, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia.

Para Menteri CPOPC membahas perkembangan terbaru pada industri kelapa sawit global dan sepakat atas langkah-langkah konkrit untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh penghasil minyak sawit terkait dengan hambatan-hambatan perdagangan dan kriteria keberlanjutan. Kedua pihak juga membahas strategi dan arah kebijakan CPOPC untuk mencapai minyak sawit yang berkelanjutan.

Para Menteri sepakat atas Joint Communiqué, yang mencakup pembahasan  pada pertemuan dan menyampaikan tanggapan terhadap Resolusi Parlemen Eropa mengenai Minyak Sawit dan Deforestasi di Hutan Tropis. Para menteri menyampaikan kekhawatiran yang mendalam atas resolusi tersebut yang memiliki dampak-dampak negatif terhadap perdagangan minyak sawit.

Para Menteri juga menyampaikan kekecewaan atas berbagai isu pada Resolusi. Misalnya, Parlemen Eropa merekomendasikan mengembangkan sistem serfitikasi tunggal yang pada dasarnya mengesampingkan skema-skema sertifikasi yang ada yang telah dikembangkan oleh para negara produsen seperti, ISPO dan MSPO.

Lebih lanjut, tuduhan yang salah karena menganggap produksi minyak sawit global melanggar hak asasi manusia dan standar social yang memadai sehingga mengesampingkan kenyataan bahwa minyak sawit adalah penggerak ekonomi yang penting dan menyediakan kesempatan kerja serta menjadi penghasilan utama bagi masyarakat miskin. Penghapusan secara berkala minyak sawit dari program biofuel Uni Eropa pada tahun 2020 sulit dimengerti mengingat alternatif lainnya berdampak buruk bagi lingkungan.

Anggota CPOPC menekankan bahwa isu-isu lingkungan hidup tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk melakukan diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan. Tindakan serupa bertentangan dengan prinsip utama untuk perdagangan yang terbuka dan didasarkan peraturan internasional serta perdagangan internasaional yang bebas dan berkeadilan.

Para Menteri menekankan pentingnya pendekatan para pemangku kepentingan (multistakeholders) untuk terus memperbaiki keberlanjutan dan penerimaan minyak sawit di pasar global. Sehubungan dengan hal ini, CPOPC merencanakan menyelenggarakan berbagai dialog untuk bertukar pandangan dengan para pemangku kepentingan, seperti petani kecil, sektor bisnis, negara-negara importir minyak sawit dan para LSM. Pertemuan Tingkat Menteri CPOPC selanjutnya dijadwalkan diselenggarakan pada bulan Desember 2017.[JX/Win]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here