“Parkir” Uang di Luar Negeri?

Awal pekan ini, pemberitaan di berbagai media, bukan hanya di dalam negeri, tetapi di seluruh dunia diwarnai dengan keluarnya sebuah laporan investigasi yang disebut dengan The Panama Papers. Jumlah data terangkum dalam laporan itu sebanyak 11,5 juta terangkum dalam dokumen sebuah firma hukum yang bernama Mossack Fonseca.

Dengan bocornya hasil atau dokumen investigasi ini, yang diberi nama Panama Papers ini sebagai pengungkapan hasil penyelidikan  terbesar  yang pernah ada.  Isi dokumen tersebut adalah data transaksi keuangan orang-orang tajir dan  para kesohor di luar negeri.
Yang menggemparkan dari laporan investigasi itu adalah adanya sejumlah tokoh, bukan saja kepala negara, kepala pemerintahan, dan pengusaha, tetapi ada bintang film, pesepakbola, penyanyi, dan sejumlah tokoh lain, masuk dalam daftar Panama Papers.

Sekarang orang tidak peduli lagi, bagaimana hasil penyelidikan ini bisa sampai ke tangan publik. Yang pasti banyak orang berpandangan negatif terhadap cara mereka yang  berduit  menyembunyikan kekayaan mereka. Di dalam negeri pun muncul berbagai spekulasi, tentunya terkait langkah orang-orang Indonesia yang ada dalam Panama Papers, dinilai sebagai upaya melarikan kekayaan ke luar negeri alias menghindari pajak.

Apakah seperti itu? Kita sejauh ini kita belum tahu motivasi atau latar belakang orang-orang kaya Indonesia menyimpan uang di berbagai perusahaan atau bank di luar negeri atau istilahnya offshore companies atau offshore bank.

Sejauh ini memang banyak dugaan mengapa mereka melarikan uang ke luar negeri. Banyak pihak menyebutkan bahwa hal itu bukan saja menghindari pajak, tetapi mungkin juga menghindari UU Tindak Pindana Pencucian Uang. Karena itu, mungkin saja, para pemilik uang lebih senang memarkir uang mereka di wilayah atau negara yang aman.

Tentunya uang mereka itu tidak hanya ngendon di tempat itu saja. Kalau cuma ngendon begitu, tampaknya hanya akan menjadi uang mati. Tetapi yang mereka harapkan juga adalah uang-uang tersebut diinvestasikan atau diputar lagi ke bidang-bidang usaha yang menguntungkan mereka kelak.

Nah sekarang tinggal pemerintah Indonesia saja yang berwenang meneliti kasus Panama Papers khusus bagi para orang tajir negeri ini yang ada dalam daftar hasil investigasi tersebut. Kejelian pemerintahlah sekarang dibutuhkan untuk mendalami setiap data dari dokumen yang bocor ke publik itu.

Sudah pasti, ini bukan saja terkait dengan pembahasan rancangan UU terkait pengampunan atau amnesti  pajak semata, tetapi ketegasan pemerintah dalam menerapkan UU yang sudah ada.  Tetapi perlu diingat bahwa mereka yang punya uang ini, lebih membutuhkan keamanan, dan kenyamanan menyimpan uang mereka. Kalau ujung-ujungnya justru menjerat pemilik uang ke persoalan hukum, tentu mereka lebih senang parkir saja uang itu di luar negeri.

Cara-cara pandang seperti ini, tampaknya perlu juga dipahami pemerintah. Artinya kita harus lebih jeli melihat sumber dana atau kekayaan para pemilik uang. Yang pasti uang hasil korupsi, prostitusi, pencucian uang, akan langsung “masuk kandang”.  Tetapi pemerintah pun harus melengkapi diri, dengan berbagai ketentuan hukum, yang justru menjadikan warga negaranya merasa aman dan nyaman menyimpan uang di dalam negeri, tanpa harus diliputi rasa khawatir akan terjadi inilah atau itulah, yang justru menyulitkan di masa depan. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here