Parlemen Indonesia dari Masa ke Masa

Jia XIang – Keinginan berparlemen di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda, saat itu terbentuklah Volkrsraad  (Dewan Rakyat). Praktiknya Volksraad tidak dapat dibilang sebagai lembaga perwakilan rakyat,   karena hak-hak sebuah parlemen tidak terpenuhi.

Setelah kemerdekaan, lembaga perwakilan rakyat dilaksanakan oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Awalnya, sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945,  KNIP hanya untuk membantu tugas presiden, sebelum MPR dan DPR  terbentuk. Namun, muncul tuntutan-tuntutan agar KNIP diubah fungsinya menjadi lembaga parlemen.

Setelah ada DPR yang merupakan representatif dari rakyat, banyak pihak menginginkan adanya lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat.  Presiden pun harus memberikan pertanggungjawaban kepada lembaga tersebut, untuk itu dibentuklah MPR.  Hal itu karena sebagai wadah wakil partai politik yang lolos dalam Pemilu,  DPR  belum bisa dikatakan sebagai perwakilan seluruh rakyat.

Pada masa pemerintahan Republik Indonesian Serikat (RIS), parlemen Indonesia menganut sistem bikameral. Hal ini ditunjukkan dengan adanya adanya Senat dan DPR RIS.  Senat mewakili negara-negara bagian, sedangkan DPR RIS dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sistem bikameral ini diterapkan di masa RIS, karena pada masa itu Indonesia merupakan negara federal bukan negara kesatuan.

Pada masa UUDS 1950, Indonesia menganut sistem unikameral, hanya ada satu kamar yaitu MPRS, sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1950 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.

Semasa kepemimpinan Soeharto, MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan TNI, berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang berfungsi dan berwenang membuat  membuat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)  dan memilih serta melantik presiden dan wakil presiden.

Pada masa Orde Baru,  MPR  bertekad  melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tetapi kenyataannya, MPR malah sering dijadikan lembaga yang melegitimasi tindakan pemerintah. Namun sejak jatuhnya Soeharto, banyak tuntutan dari kalangan reformis untuk melakukan reformasi  konstitusi. Mereka menuntut adanya amandemen terhadap UUD 1945, yang selama Orde Baru dianggap sakral dan tidak boleh diubah.

Sebelum diamandemen, UUD 1945 dianggap terlalu koruptif dan terlalu otoritarian,   karenanya sepanjang periode 1999-2002 dilakukan amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 ini pun akhirnya berimplikasi pada lembaga perwakilan di Indonesia,  yaitu terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bahkan amandemen ini juga mengubah kedudukan MPR yang dulu berstatus lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, yang kedudukannya sama dengan lembaga tinggi negara lainnya. [JX/Dar/U1/E4]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here