Pemberantasan Korupsi Dengan Penerapan Anti Pencucian Uang

Jia Xiang-Korupsi dan segala permasalahannya menunjukan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari memuaskan, demikian  ujar dosen tetap Universitas Trisaksi,  Dr. Yenti Garnasih. SH  dalam Seminar Nasional “Indonesia Darurat Penegakan Hukum” yang diselenggarakan pada Selasa (02/07/13) di Hotel Balairung, Jakarta.

Menurut Yenti berbagai kasus korupsi silih berganti muncul seperti kasus Irjen Djoko Susilo, kuota impor sapi, Al Qur’an, Gubernur Riau, Gayus,  Nazarudin, cek pelawat dan Kemenakertrans yang kesemua proses peradilannya masih jauh dari rasa keadilan, baik karena tidak tuntas atau kalau dipidana dengan pidana yang sangat ringan atau uang hasil korupsi tidak dapat diupayakan kembali pada negara.  “Pada beberapa kasus seperti BLBI dan Century,  masih menjadi beban sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia” katanya.

“Kedepan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus lebih baik dan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, Kepolisian, Kejaksaan,  dan KPK untuk tidak ragu menggunakan ketentuan anti pencucian uang serta”  jelas Yenti.

Masih menurut Yenti bahwa penerapan anti pencucian uang dan anti korupsi secara bersamaan akan lebih mengoptimalkan pemberantasan korupsi,  bisa memidana pelaku lebih berat,  menyita harta hasil korupsi serta memidana para pihak yang juga turut menerima hasil korupsi.

“Hal tersebut karena sejak tahun 2002 melalui UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)  yang mempunyai ketentuan anti pencucian uang yang dapat digunakan untuk merampas hasil korupsi  serta memidana siapapun yang menikmati hasil korupsi” terang Yenti.

Lebih jauh Yenti menyatakan, “dengan adanya regime Anti Pencucian uang,  penegak hukum dapat menerapkannya saat menangani tindak pidana korupsi agar dapat menelusuri aliran dana korupsi”  tutup Yenti.  [A1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here