Pembiaran Suburkan Diskriminasi

Kita sudah memiliki Undang-undang (UU) antidiskrimansi, tetapi mengapa masalah diskriminasi masih sering mengemuka di negeri ini? Wujudnya pun beragam. Diskriminasi dalam pelayanan publik, penegakan hukum, perbedaan kaya dan miskin, perlindungan anak, gender, etnis, agama dan ras. Apakah perilaku dan perlakuan diskrimansi terjadi lantaran proses penegakan hukum “mandul”? Atau di tataran kebijakan memang lemah. Berikut pernyataan Diana R.W. Napitupulu, dosen, notaris sekaligus perempuan pengusaha yang kini terjun ke panggung politik dalam wawancara dengan wartawan Jia Xiang Hometown Ivan Wendal Lawendatu di Jakarta.

Mengapa UU Anti-Diskriminasi belum mampu mengeliminir diskriminasi?

Setelah reformasi berbagai produk hokum diterbitkan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil dan politik. Produk hukum tersebut antara lain  UU Pers, UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (UU Unjuk rasa), UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU Otonomi Daerah, UU Ratifikasi Konvensi Anti-Diskriminasi Rasial dan UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Demikian pula, sebelumnya pada 30 September 2005 pemerintah Indonesia meratifikasi dua perjanjian internasional tentang hak-hak manusia, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights – ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau KIHSP (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR). Dan pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan ICESCR menjadi UU No. 11/2005 dan ICCPR menjadi UU No. 12/2005.

Dengan demikian, selain menjadi bagian dari sistem hukum nasional; maka kedua kovenan ini sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Perempuan (CEDAW), Konvesi Internasional tentang Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (CAT), dan Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD).

Produk-produk hukum ini termasuk di dalamnya UU Anti-Diskriminasi belum mampu mengeliminir perilaku diskriminasi di tengah masyarakat. Sistem hukum dan jajaran aparaturnya, seperti, polisi, jaksa, dan hakim semestinya mampu menyelesaikan kasus-kasus yang berbau diskriminasi.

Apakah “political-will” elite di negara ini rendah?

Ya, “political-will” elite sangat rendah, adanya budaya pembiaran (culture of impunity) yang terus menjangkiti sistem hukum dan aparaturnya. Budaya pembiaran inilah yang melumpuhkan setiap upaya penegakan hukum. Budaya impunity itu bila dibiarkan terus berkembang dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan menghancurkan kedaulatan hukum, dan pada gilirannya akan menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri.

Lantas apa solusinya?
Jelas harus ada political-will dari elite kekuasaan yang memerintah saat ini. Secara umum dapat kita nyatakan bahwa persentase kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan perilaku diskriminatif jumlahnya relatif kecil dibandingkan populasi penduduk Indonesia, namun karena elite kekuasaan melakukan “pembiaran”, maka kelompok kecil merasa seakan sulit diatasi.

—–

Boks

Riyawat Hidup

Nama                             : Diana R.W. Napitupulu,SH.,MH.,MKn.,MSc.

Tempat tanggal lahir          : Jakarta, 5 April 1964

Profesi                              : Notaris – PPAT, Dosen, Pengusaha dan Politisi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here