Pemerintah Akan Kirim Utusan ke FIFA

JAKARTA, JIA XIANG – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyelesaian persoalan PSSI akan dibahas langsung bersama Asosiasi sepakbola dunia, FIFA. Untuk itu pemerintah akan mengirim utusan ke FIFA, yang sudah memiliki ketua baru, membahas Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
Sementara mengenai kepastian pencabutan kebijakan pembekuan PSSI, Presiden Joko Widodo, Senin (29/2/16) di Jakarta memastikan segera dilakukan apabila sudah ada pembicaraan dengan FIFA terkait reformasi di dalam tubuh organisasi PSSI.
“Pencabutan pembekuan PSSI, segera dilakukan, setelah kita ada kesepakatan dengan FIFA tentang agenda reformasi di PSSI,” tambah presiden.
Pekan lalu Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, seperti dikutip VOA, Selasa (1/3/16), menjelaskan bahwa pengkajian pencabutan sanksi pembekuan PSSI dilakukan dengan melihat berbagai aspek.
“Kami diberi kesempatan mengkaji dari aspek hukum, dari aspek politis, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA di depan Presiden. Intinya, kami tidak ingin sanksi ini berlanjut,” tegas Menteri Pemuda dan Olahraga sambil menambahkan, jika memang sanksi terhadap PSSI dicabut, Pemerintah tetap akan mengawasi jalannya reformasi di tubuh PSSI.
“Tentu ke depan, reformasi harus tetap berjalan. Akuntabilitas harus ditegakkan. Dan Pemerintah harus ada dalam bagian, baik struktural maupun koordinasi dengan PSSI,” tuturnya.
Sementara itu terkait Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar memastikan, hal itu harus sesuai dengan jalur statuta FIFA. “PSSI akan diaktifkan kembali. Kemudian reformasi jalan terus untuk melakukan pengawasan dan perbaikan. Bahwasanya ada keinginan untuk KLB, saya sampaikan itu harus sesuai sistem, yaitu jalur statuta FIFA,” jelas Agum.
Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menpora Nomor 0137 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan. Keputusan itu menyatakan, PSSI Tidak Diakui sejak 17 April 2015. Sanksi ini dijatuhkan Pemerintah, setelah PSSI dianggap tidak mematuhi sejumlah peringatan yang disampaikan pemerintah. [JX/Eka]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here