Pemerintah dengan Mahasiswa Bertemu, Cari Penyelesaian Damai

HONG KONG, JIA XIANG – Pemerintah Hong Kong, menggelar pertemuan formal pertama dengan para utusan mahasiswa, untuk mencari cara penyelesaian damai untuk mengakhiri gerakan atau aksi Occupy Central yang dilakukan sejak 28 September 2014.
Para mahasiswa dengan lima perwakilan pemerintah duduk saling berhadapan di satu meja. Mereka saling bertukar pandangan mengenai pemilihan pemimpin Hong Kong tahun 2017, terutama penggunaan hak pilih warga
Pertemuan itu dipimpin oleh Presiden Universitas Lingnan, Leonard Cheng, dan diselenggarkan di Fakultas Kedokteran universitas itu di Hong Kong. Bahkan wartawan hanya diperbolehkan mengikuti pertemuan itu melalui televisi, dan mereka hanya diperbolehkan selama lima menit untuk mengambil gambar sebelum pertemuan dilakukan.
Para pertemuan itu pemerintah Wilayah Administrasi Khusus (SAR) diwakili oleh Kepala Kementerian Carrie Lam, Menteri Kehakiman Rimsky Yuen, Menteri Konstitusi dan Urusan Tiongkok Daratan Raymond Tam dan pembantunya Lau Kong-wah, dan Dirketur kantor CEO Hong Kong, Edward Yau,
Sementara Alex Chow, salah satu pemimpin aksi protes mahasiswa dan rekan lainnya Lester Shum dan tiga anggot Federasi Mahasiswa Hong Kong, Eason Chung, Nathan Law, dan Yvonne Leung, yang mewakili mahasiswa.
Pembicaraan itu berlangsung selama dua jam, Carrie Lam berjanji SAR tidak akan menyampaikan laporan hasil pertemuan itu ke Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional, organisasi terttinggi di Tiongkok, Tetapi melaporkan langsung ke pemerintah pusat seperti yang diinginkan mahasiswa.
Menurut Lam, pemerintah SAR juga mempertimbangkan untuk menyampaikan hasil pertemuan itu ke Hong Kong dan kantor Urusan Macao di Dewan Negara, sebagai ungkapan pendapat yang dikumpulkan setelah keputusan petinggi Tiongkok pada 31 Agustus lalu tentang reformasi konstitusi Hong Kong.
Menanggapi keinginan mahasiswa, Lam menambahkan, pemerintah SAR akan membentuk sebuah dasar di semua lingkaran termasuk mahasiswa dan kaum muda untuk membahas pengembangan konstitusi Hong Kong setelah tahun 2017. Tujuannya supaya diperoleh konsensus mengenai keinginan tersebut.
Pertemuan kedua pihak pada Selasa malam itu dihadiri oleh ribuan mahasiswa melalui siaran televisi. Tetapi setelah pertemuan usai, banyak mahasiswa yang kecewa. Menurut Chan dari Universitas Hong Kong, dia tidak melihat adanya kemajuan yang mendasar usai pertemuan itu, dan dia berjanji untuk tetap melanjutkan aksi menduduki Central.
Pemilihan CEO Hong Kong pertama kali dilakukan oleh 400 anggota Komisi Seleksi. Sedangkan CEO kedua, ketiga dan keempat dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan anggota dari 800 menjadi 1.200 orang.
Menurut Hukum Dasar Hong Kong dan keputusan Komisi Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), lebih dari 5 juta warga Hong Kong memiliki hak suara untuk memilih CEO tahun 2017 melalui sistem “satu orang, satu suara”. Kebijakan ini tidak pernah terlaksana dibawah pemerintahan colonial Inggris. [JX/globaltimes/E4]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here