Pemerintah Patut Menjadi Mediator

“Perseteruan” buruh dan pengusaha seakan tidak berakhir. Hal itu tercermin dari “keluh-kesah” Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofyan Wanandi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara musyawarah nasional ke-9 APINDO, Senin  di Jakarta.

Sofyan secara gamblang menyatakan, APINDO masih memboikot dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Hal itu dilakukan lantaran para pengusaha “pusing” dengan berbagai tuntutan buruh menyangkut kenaikan upah. Terlebih setelah Gubernur DKI, Joko Widodo memutuskan Upah Minimum Provinsi menjadi Rp2,2 juta, tak pelak Sofyan pun mengeluh atas “kesusahan” yang harus ditanggung pengusaha.

Sebetulnya apa persoalan dasar yang dihadapi pengusaha? Betulkah hanya soal kenaikan upah? Ternyata bukan hal itu yang menjadi keberatan pengusaha. Sejak dulu dunia usaha di Indonesia memang tidak kondusif, baik bagi pengusaha nasional maupun asing. Banyak hal yang sering dikeluhkan, seperti maraknya pungutan liar (pungli), masalah perizinan yang berbelit-belit, daya saing tenaga kerja yang rendah,  termasuk “ketiadaan” kepastian hukum bagi dunia usaha.

Memblokade  akses ke pabrik, sweeping dan memaksa,  bahkan sampai merusak peralatan produksi, itu merupakan contoh kecil hukum di negeri ini tidak bisa memberi jaminan keamanan dan kepastian untuk berusaha di negeri ini.
Satu hal yang patut disimak adalah pernyataan Sofyan Wanandi seputar “kebingungan” pengusaha tentang organisasi perburuhan yang ada di negeri ini. Menurut Sofyan data Apindo mencatat ada 36 konfederasi serikat pekerja resmi, di tingkat nasional ada 92 organisasi buruh. Namun di daerah mencapai 5.000-an serikat buruh.

Lagi-lagi ini menjadi tugas pemerintah untuk memberi kepastian hukum sekaligus mendata berapa jumlah organisasi buruh yang representatif. Kita tentu mendukung agar pengusaha memikirkan kesejahteraan buruh. Tetapi apa gunanya jika upah dinaikan dan perusahaan akhirnya gulung tikar lantaran tidak mampu membiayai perputaran roda usaha.

Jika kita simak pernyataan-pernyataan yang muncul dari para pengusaha, sejatinya mereka tidak keberatan membayar kenaikan upah buruh. Para pengusaha pun sadar bahwa saat ini tidak zamannya lagi menganggap buruh sebagai alat produksi, yang artinya  hanya sebagai objek usaha. Buruh kini adalah subjek dalam penentuan perputaran roda usaha.

Dari berbagai keluhan pengusaha tersebut, sejatinya pemerintah sebagai “penguasa” mesti menjadi mediator antara pengusaha dan buruh.  Tujuannya, buruh sejahtera dan roda perusahaan terus berputar.  Pemerintah mesti bisa memberantas pungli agar beban pengusaha tidak bertambah berat dan upah buruh bisa sesuai harapan.
Kita tentu berharap,  negeri ini bisa menjadi negara yang kondusif bagi dunia usaha, kondusif bagi pertumbuhan lapangan pekerjaan. Kita tidak berharap iklim usaha di negeri ini selalalu digelayuti awan pekat. Sebab, bila dunia usaha maju, bukankah itu berarti lapangan pekerjaan semakin luas. Dengan semakin luasnya lapangan pekerjaan, berarti buruh pun bisa menentukan gajinya sesuai kualifikasi yang dimiliki. Pembukaan lapangan pekerjaan yang luas tentu saja menjadi tugas utama pemerintah. Bukankah soal upah rendah ini disebabkan sempitnya lapangan pekerjaan sedangkan calon pekerja (buruh) melimpah, bahkan berlebihan?

Demi kesejahteraan buruh, satu hal yang paling mudah dilakukan pemerintah adalah menghapus biaya-biaya siluman di dalam dunia usaha. Jadi keluhan Sofyan Wanandi yang mengatakan, bahwa biaya siluman dan korupsi yang mencapai 10-12 persen dari biaya produksi tidak terjadi. [Iman Sjahputra]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here