Pemilu dan Pemilik Media

Persaingan dan pertarungan antarpartai politik di Indonesia kini memasuki tahap yang panas. Tidak heran bila upaya lebih unggul dari yang lain pun mulai dilakukan. Berbagai cara dan langkah juga dilakukan seperti “bermain” di hasil-hasil survey soal elektabilitas personal, partai maupun calon presiden.

Bahkan kini yang mulai marak adalah saling curi start dengan menggunakan media baik elektronik,  cetak maupun media sosial lainnya.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kini mulai bertindak. Tidak heran bila KPI juga dengan tegas  meminta berbagai lembaga penyiaran untuk tidak mempublikasikan iklan politik dan/ atau pemilihan umum, baik terkait iklan capres dan wakilnya, maupun  presiden maupun peserta pemilu lainnya,  di luar jadwal kampanye yang  ditetapkan, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permintaan itu tentu beralasan, karena sudah ada contoh yang dilakukan oleh beberapa partai besar. Sebut saja Gerindra dan Partai Amanat Nasional yang pelanggarannya kini sudah sampai kepada pihak kepolisian. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan kedua partai itu kepada pihak kepolisian atas dugaan melanggar kampanye di media elektronik.

Menurut ketentuan yang ada beriklan di media elektronik tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu di luar dari 21 hari menjelang pemilu. Dengan kata lain, mereka boleh beriklan hanya dalam waktu 21 hari menjelang pemilu, di luar dari itu dilarang. Apabila ini dilanggar, maka terjadi tindak pidana pemilu.

Artinya keputusan KPI menegeskan peringatannya, supaya semua pihak terutama peserta pemilu sadar akan ketentuan hukum yang ada. Keputusan itu juga dengan pertimbangan bahwa penyiaran iklan-iklan politik, yang memenuhi unsur kampanye maupun tersamar, dinilai dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Persepsi masyarakat melihat tayangan itu, tidak lain adalah bentuk kampanye. Masyarakat pun bisa menilai, siapa yang “koceknya” tebal, apalagi memiliki media elektronik seperti televisi, akan dengan mudah melakukan hal-hal yang tersamar itu. Sementara pihak yang “kocek”nya biasa-biasa saja, mungkin akan berpikir seribu kali sebelum mengiklankan dirinya atau partainya di media elektronik itu.

Di sinilah KPI sebenarnya menginginkan adanya unsur keadilan dalam menegakkan pengaturan kampanye di media elektronik. Bahkan bukan cuma unsur adil saja, kampanye di media elektronik juga supaya tercipta kesetaraan dan member kesempatan yang sama untuk semua  peserta pemilu.

Dalam hal ini pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, dalam terwujud. Untuk itu, kini bukan saja menjadi tanggungjawab para pemasang iklan saja, tetapi para pengelola media elektronik atau lembaga penyiaran itu juga harus bisa menerapkan dua unsur tersebut, jujur dan adil. Menahan atau lebih tepat mengendalikan diri untuk tidak menyiarkan iklan politik sebelum waktunya.

Yang menjadi persoalan bagi lembaga penyiaran atau pengelola media elektronik adalah, terjadi benturan kepentingan, di satu sisi petinggi partai itu adalah pemilik lembaga penyiaran tersebut. Di sisi lain, apa daya untuk menolak iklan politik yang menyangkut pemilik. Dan itulah yang terjadi saat ini. Banyak petinggi partai justru memanfaatkan lembaga penyiaran yang menjadi miliknya.  “Mumpung” menjadi pemilik dan petinggi partai, maka dua-duanya harus disinergikan.

Bila hal ini terus terjadi, maka apalah artinya ada KPI, pengaturan iklan kampanye politik, dan ketentuan lainnya. Dengan kata lain, lembaga dan peraturan itu, menjadi tidak berarti. Karena itu, pantas Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran iklan politik ke pihak kepolisian. Tujuannya bukan untuk menunjukkan kuasa sebagai lembaga pengawas pemilu, tetapi semata-mata menegakkan hukum dan kebenaran.

Kalau hukum ini tidak ditegakkan, maka keinginan pemilu yang jujur dan adil, hanya sebagai isapan jempol belaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here