Pemprov DKI Belum Terima Surat Kerugian dari BPK

JAKARTA, JIA XIANG – Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras hingga saat ini masih menjadi persoalan yang dianggap belum selesai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). KPK beberapa waktu lalu telah menyatakan bahwa dalam jual beli RS Sumber Waras, tidak terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Tidak demikian dengan pernyataan BPK yang menegaskan dalam transaksi itu terdapat kerugian daerah. Sehingga kedua lembaga negara itu saat ini masih mendalami kasus tersebut dan belum mengungkapkan hasil apakah terbukti atau tidak adanya kerugian.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan belum menerima surat terkait kerugian daerah dari KPK ataupun BPK. Jika telah menerima surat resmi dari keduanya, Pemerintah Provinsi DKI akan menentukan langkah pengembalian dana tersebut.

Menurut dia, jika terdapat kerugian negara sejumlah Rp 191,3 miliar yang disebut-sebut oleh BPK itu terbukti kerugian daerah, pihak yang wajib mengembalikan bukanlah Pemprov DKI melainkan penerima uang, Yayasan Sumber Waras.

“Kalau memang seperti itu, yang mengembalikan bukan DKI, melainkan pihak yang menerima uang,” ujar Saefullah di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/6/16).

Hingga saat ini, Sekda masih menunggu keterangan formal dari KPK atau BPK terkait kasus tersebut. Sehingga dapat menentukan langkah yang harus lakukan seperti apa.

Saefullah menegaskan kembali jika betul terdapat kerugian dalam pembelian RS sumber Waras, DKI akan menerima kembali uang tersebut dan memasukkan kedalam kas daerah. “Masuk ke sistem anggaran. Jadi saldo kita, nanti jadi bagian dari anggaran tahun berikutnya,” paparnya.[JX/Cka/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here