Pendidikan Bukan “Permainan”

Jia Xiang – Mungkin baru kali ini kita mendengar pelaksanaan Ujian Nasional  (UN) ditunda di 11 provinsi. Kalau penundaan di satu atau dua sekolah, tidak asing bagi kita, tapi  sekali ini bukan main. Penundaan pelaksanaan UN bisa sebanyak itu.

UN SMA/SMK/MA dan Program Paket C  seluruh  Indonesia  seharusnya serentak digelar tanggal 15 April – 18 April 2013. Tetapi dari 34 provinsi, hanya 11 provinsi baru melaksanakan UN  18 April 2013.  Penundaan itu bukan karena siswa dan sekolah tidak siap, tetapi justru menyiapkan soal ujian yang tidak beres.  Perusahaan pemenang tender cetak dan distribusi soal ujian, Ghalia Indonesia Printing, untuk 11 provinsi itu tidak siap.

Ke-11 provinsi itu ialah Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Menurut Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah, ada 5.109 siswa dari 3.224.179 peserta UN di jenjang itu yang harus mengikuti ujian pada Kamis (18/4/13) ini.
Banyak pihak mempertanyakan dan mempersoalkan  penundaan itu. Tetapi   kasus ini cerminan pemerintah  tidak  serius menangani dunia pendidikan.  Bahkan dengan entengnya Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan  kalau jadwal ujian dimajukan murid protes luar biasa. Tapi kalau  mundur, dia yakin para murid merasa senang. Jadi ini tidak perlu didramatisasi.

Tampaknya persoalan ini tidak semudah dan seringan jawaban menteri. Walaupun ada kata maaf dari menteri dan upaya investigas penundaan UN, tetapi  sepatutnya hak para siswa dan sekolah harus tetap dihargai. Pihak sekolah bukanlah obyek “bisu”, tidak memiliki hak suara dalam mengemukakan pendapat apa pun.  Tampaknya,  sekolah hanya dijadikan alat pemerintah untuk memenuhi target-target kurikulum  di atas kertas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Semestinya disadari, sekolah adalah salah satu tempat untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, berkualitas dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi,  serta berkepribadian yang beretika,  selalu mengedepankan nilai-nilai moral.  Karena itu, UN adalah salah satu alat ukur untuk mencapai standar nasional pendidikan yang diharapkan di Indonesia, di samping kegiatan belajar mengajar di kelas.   Tetapi kalau sampai kegiatan belajar-mengajar termasuk UN tertunda,  bukankan itu  berarti menyepelekan dan menghambat upaya mencapai prestasi yang baik, serta mengabaikan hak peserta didik, padahal menurut UU  No 20/2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 (1)  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung  tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Jadi, Mendiknas, sepatutnya bersikap lebih cekatan dan cepat mengambil keputusan, jangan sampai berlarut-larut dan membuat resah anak didik, orangtua, dan masyarakat.  Sebab seorang pendidikan yang baik dan berkualitas sepatutnya menjadi contoh dan mampu bertindak disiplin, termasuk disiplin waktu dalam pelaksanaan UN 2013 ini. Bila sudah mengetahui sejak awal  UN akan berjalan timpang, lebih baik ditunda seluruhnya, sampai siap benar,  baru digelar serentak. [Edwin Karuwal]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here