Pengadilan Arbitrasi Bukan Solusi

BEIJING, May 6 (Xinhua) – Pemerintah Filipina secara sepihak berupaya melalui jalur arbitrasi terkait perselisihan kawasan Laut China Selatan, bukan langkah mencari sulisi, tetapi mendahulukan kepentingan diri sendiri atas nama “penegakan hukum”.Dalam sebuah tulisan yang diturunkan media Tiongkok menyebutkan bahwa inti persoalan atau ketegangan Beijing-Manila adalah terkait wilayah, disebabkan oleh okupasi ilegal di beberapa wilayah milik Tiongkok sejak tahun 1970, oleh pemerintah Filipina, dan terkait masalah kemaritiman.
Arbitrasi melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan menyepelekan integritas dan otoritas Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS). Pengadilan Arbitrasi tidak berhak memutuskan kasus ini. Tiongkok menjalankan semuanya berdasarkan Artikel 298 UNCLOS .
Sementara Tiongkok hanya mengakui penyelesaian masalah ini dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai, tanpa melibatkan pihak ketiga. Sementara kesepakatan ASEAN dengan Tiongkok melalui deklarasi penyelesaian pertikaian Laut China Selatan menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui jalur konsultasi dan negsiasi pihak-pihak yang terlibat persoalan ini.
Karena itulah, Tiongkok menolak alasan penyelesaian melalui pengadilan arbitrasi. Apa pun hasil arbitrasi itu, tidak mengikat Tiongkok. [JX/chinadaily/Eka]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here