PMK Tata Cara Pengampunan Pajak Terbit Minggu Ini

DPR menyetujui RUU Pengampunan Pajak menjadi undang-undang, pada akhir Juni lalu. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak. Tujuannya, untuk mendorong pelaksanaan atau implementasi kebijakan repatriasi modal dan deklarasi aset para wajib pajak dalam waktu dekat.

” Peraturan Menteri Keuangan (PMK) minggu ini diharapkan selesai,” kata Bambang di Jakarta, Senin (11/7/16).  Isi PMK, lanjutnya, mencakup instrumen dari repatriasi modal dari prosedur tata cara pengampunan pajak.

Pemerintah, ucapnya, memberikan prioritas untuk pengampunan pajak. Sedangkan beberapa kebijakan yang secara tidak langsung bertentangan dengan program tersebut, termasuk di antaranya kewajiban penyampaian data kartu kredit oleh perbankan, menurut dia, pelaksanaannya ditunda.

“Pelaksanaannya ditunda sampai tax amnesty selesai. Karena kami ingin fokus pada tax amnesty, supaya tidak kontradiktif,” jelas Menteri Keuangan.

Pengampunan Pajak telah disetujui undang-undangnya oleh DPR, pada akhir Juni lalu. Setelah disetujui, Pemerintah memberlakukannya pada Juli ini dengan harapan bisa menambah penerimaan pajak hingga Rp165 triliun yang berasal dari repatriasi modal Rp2.000 triliun dan deklarasi aset Rp4.000 triliun para Wajib Pajak di luar negeri.

Pengampunan pajak ini diberikan terhitung sejak UU ini berlaku hingga 31 Maret 2017 atau kurang lebih selama sembilan bulan. [JX/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here