Potret Kusam Parlemen Indonesia

Jia Xiang – Tak terbantahkan, publik begitu kecewa dengan kinerja parlemen selama ini. Belum ada yang membanggakan, di sana sini terjadi protes terhadap kinerja parlemen (DPR/DPD/DPRD). Dalam lima tahun, parlemen kita dipenuhi catatan politik yang  buruk. Kepercayaan publik pun menurun. Potret parlemen kita begitu kusam, tak lebih dari pentas dagelan politik yang mengecewakan.

Berbagai kalangan menilai, parlemen di Indonesia ternyata belum mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Beragam catatan buram mendera perjalanan lembaga wakil rakyat di Tanah Air. Mulai dari keterlibatan berbagai kasus hukum, korupsi, perilaku amoral, rendahnya tingkat disiplin dan tanggung jawab, buruknya produktivitas, hingga sikap politik dan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie menegaskan, sampai kini belum bisa diharapkan idealnya kinerja pejabat-pejabat legislatif di seluruh Indonesia. Mulai dari DPD, DPR hingga DPRD di seluruh Indonesia yang anggotanya berjumlah 15 ribu lebih.

“Kerja sehari-hari anggota parlemen ini, lebih banyak studi banding ke luar negeri. Kebanyakan belum bekerja semestinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini masalah serius,” kata Jimly Asshiddiqie.

Menyangkut tiga fungsi utama parlemen, Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Perindo, Yusuf Lakaseng, Rabu (11/9/13)  menyatakan, yang menonjol hanya fungsi pengawasan. Namun praktik yang ditunjukkan justru lembaga ini sekadar menjadi momok bagi pemerintah (eksekutif).

Perilaku yang diperlihatkan para anggota legislatif dalam hal pengawasan, menurut Yusuf Lakaseng, cenderung menjadikan parlemen sebagai panggung dagelan. Padahal fungsi pengawasan itu tak sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan rakyat. Justru lebih sering digunakan untuk memuluskan kepentingan pribadi atau partai politiknya.
Di depan publik, kata Yusuf, para anggota dewan berbicara untuk kepentingan fungsi pengawasan, tapi di sisi lain, mereka menjadi bagian dari mengguritanya korupsi dan penyimpangan yang dilakukan bersama-sama pemerintah (eksekutif). Pengalokasian anggaran baik APBN maupun APBD lebih sering dicekoki dengan titipan untuk membiayai kepentingan partai politiknya.

Lihat saja data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Jika dirunut dari tahun 2004 hingga Juli 2013, sedikitnya ada 72 anggota dewan ditangkap KPK sebagai tersangka. Sepanjang tahun ini anggota dewan menempati urutan kedua terbesar yang ditangkap KPK.  Kasus paling anyer adalah dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, dan kasus impor daging sapi.

“Buruknya kinerja parlemen bisa terlihat banyaknya kasus korupsi yang menjerat anggota DPR dan DPRD, bahkan para petinggi partai politik. Di saat bersamaan, bangsa ini masih berkutat dengan angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran, dan kondisi perekonomian yang seringkali tidak stabil. Jadi, parlemen kita jauh panggang dari api,” kata Eddy Setiawan, peneliti politik Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI), kepada Jia Xiang Hometown di Jakarta, Kamis (12/9/13).

Menurut Eddy Setiawan,  parlemen di negeri ini  berjalan dengan dominasi peran wakil partai, bukan wakil rakyat. Padahal mereka dipilih rakyat. [JX/Dar/U1/E4]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here