Presiden Batalkan Kebijakan Delapan Jam Belajar Sehari selama Lima Hari

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Kebijakan full day school atau yang kerap disebut delapan jam belajar sehari selama lima hari yang digagas Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhadjir Effendy tak berlanjut. Presiden Joko Widodo telah membatalkannya, sehingga tidak melanjutkan untuk merealisasikan kebijakan ini.

Keputusan Presiden untuk membatalkan full day school setelah memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma’ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Usai pertemuan, Ma’ruf yang didampingi Muhadjir mengelar jumpa pers mengumumkan pembatalan tersebut.

“Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu,” kata Ma’ruf Amin.

Kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017, papar Ma’ruf, akan diganti dengan peraturan presiden.

Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

Presiden juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah. “Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu,” jelas Ma’ruf.[JX/Win]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here