Presiden Dukung Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

JAKARTA, JIA XIANG – Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, yang segera dibahas di DPR-RI, diyakini bisa secara efektif melindungi perempuan dan anak. Sebab, keterangan dari korban bisa jadi alat bukti untuk menghukum si pelaku.

Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang menggagas bahwa undang-undang tersebut diperlukan, pada Rabu (8/6/16), diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Menurut Ketua Komnas Perempuan Azriana, Presiden mendukung pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang digagas lembaga itu dan akan menjadi usul inisiatif DPR. “Presiden memberi dukungan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” katanya usai pertemuan dengan Presiden.

Di RUU ini, paparnya, lebih menjamin perlindungan kepada perempuan dan anak karena menawarkan hukum acara tersendiri. Dalam RUU baru itu juga diatur hak korban dan keluarga. “Berdasar RUU ini, keterangan atau kesaksian korban bisa jadi alat bukti. Ini diharapkan mengurangi kasus yang tidak dapat ditangani,” katanya.

Berdasar data tahun 2015, Komnas Perempuan mengkaji 47 kasus. Dari jumlah itu, 50 persen diselesaikan secara mediasi karena dianggap kurang bukti. Padahal mediasi tidak dapat memulihkan korban, juga tidak bisa mencegah kekerasan berulang.

Kini, lanjut Azriana, RUU ini sedang dalam finalisasi dan diharapkan awal Juli 2016 atau setelah Idul Fitri 1437 Hijriah dapat diserahkan kepada DPR dan disosialisasikan.

“Kami minta sosialisasi RUU itu dapat dilakukan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya.[JX/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here