Presiden Ingin TKI di Luar Negeri Terlindungi

Presiden Joko Widodo (Foto: JX/SMH)

JAKARTA, JIA XIANG – Presiden Joko Widodo ingin revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) cepat diselesaikan  supaya warga Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa lebih terlindungi.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid seusai menghadap Presiden di Istana Negara, Senin (20/3/17).

Menurut dia, hasil revisi undang-undang ini  harus memungkinkan siapa pun yang hendak pergi bekerja ke luar negeri bisa mengakses layanan dengan mudah dan tercatat. “Model layanannya ke depan harus terpadu dan terintegrasi,” tuturnya.

Selama ini, Nusron mencontohkan,  TKI yang bekerja di perairan, termasuk anak buah kapal, hanya dilayani Kementerian Perhubungan. Belum masuk dalam data BNP2TKI.

“Untuk memperkuat posisi perlindungan TKI, mempermudah proses dengan dilayani badan layanan yang terpadu dan terintegrasi,” paparnya. Untuk itu, lanjutnya, dalam undang-undang hasil revisi agar menambah kewenangan BNP2TKI dalam pelayanan terpadu satu pintu bagi tenaga kerja Indonesia.

“Selama ini kan sebagian di Kemenaker, sebagian di Kemenhub. Ini nanti murni kementerian menjadi regulator, kemudian badan ini operator layanan, tapi koordinasi dan tanggung jawab ke Presiden, tapi juga koordinasi melaporkan garis komandonya kepada Menaker,” papar Nusron. [JX/Win]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here