Presiden Perintahkan Pangkas Pengeluaran Hingga Rp 50 Triliun

Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian dan lembaga negara memangkas pengeluaran yang tidak terlalu penting hingga sebesar Rp 50 triliun guna menyesuaikan jumlah APBN-Perubahan (APBNP) 2016. Perjalanan dinas, seminar, rapat maupun pengadaan mobil dinas merupakan pengeluaran yang tidak terlalu penting.

“Kepada seluruh kementerian, lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp 50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja operasional, belanja-belanja barang yang tidak prioritas,” kata Kepala Negara di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4/16).

Persiapan RAPBNP 2016 diawali rapat di Istana Negara, pada awal Maret lalu. Ketika itu, Presiden Joko Widodo memanggil Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dan Seskab Pramono Anung.

Menteri Keuangan mengungkapkan pemerintah akan mengajukan utang baru sebesar Rp21 triliun untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2016 yang melebar.

“Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tambahan belanja Rp40 triliun,” kata Bambang.

Kendati pemerintah telah memangkas belanja negara, namun defisit dalam RAPBNP 2016 tetap bertambah.

Bambang menyebutkan di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp784 triliun, menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja non-kementerian dan lembaga naik Rp 9,6 triliun.

Selain membahas persiapan RAPBNP 2016, di pertemuan itu juga membahas kemudahan berusaha atau easy doing business.[JX/W5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here