Raffi Ahmad dan “Teh Arab”

Tidak ada alasan seseorang untuk mengatakan tidak tahu hukum. Sebab terhadap semua aturan hukum dan undang-undang tertulis yang sudah diundangkan di dalam Lembaran Negara, maka dianggap setiap orang atau warga negara  dianggap tahu hukumnya.

Ketentuan “tahu hukum” itu dalam ilmu hukum dikenal sebagai adagium hukum yang lebih dikenal sebagai teori fiktie. Substansi dari teori ini adalah, begitu suatu norma hukum ditetapkan dan diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/undang-undang. Meskipun faktanya sungguh-sungguh seseorang itu tidak tahu atas keberadaan undang-undang atau sebuah norma hukum yang telah diundangkan itu, maka ketidaktahuan itu tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum . Teori fiktie ini lazim berlaku dalam negara yang menganut sistem civil law, seperti Indonesia.

Menjadi pertanyaan, adilkah pemberlakuan adagium hukum itu? Apalagi jika kita telisik lebih dalam, maka sejatinya tujuan diberlakukannya norma hukum dari sebuah undang-undang bertujuan menjaga ketertiban demi tercapainya kesejahteraan di tengah masyarakat.

Banyak pendapat atas hal ini, tetapi dapat kita kutip pendapat ahli hukum JCT Simorangkir. Dalam bukunya  “Hukum dan Konstitusi Indonesia” menyatakan teori ini dirasakan menjadi kurang adil bila diterapkan kepada seorang petani yang bertempat tinggal jauh di pelosok tanah air, tidak punya radio, tidak menonton televisi, tidak berlangganan Koran atau majalah lantaran  buta huruf, lalu tanpa disadarinya sang petani melanggar undang-undang yang tidak pernah ia dengar, baca atau ketahui namun dituntut dan dihukum.

Menjadi berbeda penerapan teori ini jika yang melanggar ketentuan undang-undang itu adalah  seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang bersama Pemerintah, lalu dia sendiri melanggar undang-undang sehingga dihukum, maka rasa-rasanya penghukuman itu tidaklah terlalu mengganggu rasa keadilan.

Melihat kenyataan itu maka Simorangkir berpendapat perlu adanya kompensasi terhadap pemberlakuan adagium “setiap orang dianggap tahu hukum” itu. Yakni, dianutnya keleluasaan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang maksimal atau memberikan hukuman yang paling ringan sampai pada pembebasan. Sehingga seseorang yang dengan sadar serta tahu, bila melanggar suatu peraturan dapatlah dihukum lebih berat daripada seseorang yang melanggarnya tanpa mengetahui serta menyadari apa yang dilanggarnya.

Tanpa adanya pretensi tertentu terhadap proses hukum yang tengah berjalan, maka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan artis muda Raffi Faridz Ahmad sempat mengundang berbagai pertanyaan lantaran munculnya silang pendapat atas “zat baru” yang ditemukan dalam tubuh sang artis dari hasil pemeriksaan laboratorium yang kemudian diketahui merupakan turunan dari Cathinone. Bahkan silang pendapat itu memaksa DPR mengadakan rapat dengar pendapat dengan ahli dan Departemen Kesehatan guna memastikan apakah Cathinone itu masuk dalam ketegori narkoba.

Hasil dengar pendapat itu akhirnya memutuskan bahwa Cathinone masuk dalam kategori Narkoba (narkotika dan obat berbahaya) sebagaimana dicantumkan dalan Undang undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (3) tentang Narkotika, dan dalam lampiran UU ini Cathinone  masuk dalam lampiran UU Psikotropika Nomor 5 tahun 1997 golongan III nomor urut 6.

Namun ironisnya ketika Raffi Ahmad ditahan dan dijadikan tersangka demi proses pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), puluhan kilometer dari tempat tersangka ditahan, di Puncak,Cisarua, Bogor, Jawa Barat, ternyata ada “kebun khat” belasan hektar. Tanaman kath ini dikenal masyarakat petani setempat sebagai “teh arab” yang berkasiat untuk menyegarkan tubuh yang lelah.

Atas temuan itu, BNN pun meminta agar tanaman kath milik para petani itu dimusnahkan. Namun seorang petani yang diwawancarai wartawan yang dilansir pada Selasa (5/2/13) meminta Negara mengganti rugi bila tanaman kath miliknya dimusnahkan, lantaran daun kath itu merupakan hasil budi daya sang petani untuk dijual sekaligus sebagai penujang ekonomi keluarganya.
Nah, berkaitan dengan adagium hukum “setiap orang dianggap tahu hukumnya” di atas, maka atas dua kejadian itu proses hukum harus berlaku adil. Baik terhadap Raffi Ahmad maupun bagi sang petani.

Tentu saja tidak adil rasanya jika sang petani kemudian ditahan apalagi dihukum. Sebab sang petani di Cisarua, Bogor itu memang tidak tahu apa-apa jika “teh arab” miliknya ternyata masuk kategori narkoba. Bahkan “teh arab” itu sebelum kasus Raffi Ahmad mencuat bisa dibeli siapapun di kios-kios pinggir jalan sepanjang jalur Puncak, Jawa Barat. Lantas bagaimana dengan kasus Raffi Ahmad sendiri? Tentu saja kita berharap terjadi proses hukum yang adil bagi artis muda ini demi kemaslahatan masyarakat. [Iman Sjahputra]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here