Rakyat Ingin Pemilu Jurdil

Sampai kini masih banyak pihak memperdebatkan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pelaksanaan Pemilu legislatif dan Pemilu presiden/wakil presiden secara serentak di tahun 2019 mendatang. Putusan itu hasil uji materi UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres), terutama terkait dengan pasal-pasal yang mengatur pemilihan presiden tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilu legislatif.

Banyak pihak atau partai politik mendukung putusan MK tersebut. Tetapi tidak sedikit yang  mengecam dan mengkhawatirkan dampak yang akan ditimbulkan. Tidak heran bila muncul berbagai kecurigaan, temasuk adanya unsur kepentingan politik di balik putusan uji materi tersebut.

Namun bagi para hakim MK, putusan itu semata-mata atas dasar kepentingan hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan putusan itu. Putusan itu ditetapkan tanpa adanya tekananan apapun dan dalam bentuk apapun. Dengan kata lain murni berdasarkan atas kepentingan hukum dan keadilan, supaya putusan itu bisa dilaksanakan.

Sebenarnya bisa saja pemilu serentak dilakukan pada Pemilu 2014. Namun kita harus realistis bahwa  pemilihan serentak itu tak mungkin digelar tahun ini, dengan beberapa alasan dan pertimbangan penting. Pertama, pelaksanaan Pemilu hanya tinggal hitungan bulan. Bila dipaksaakan, maka nanti pemerintah dan penyelenggara Pemilu akan disibukkan mengurus hal-hal yang terkait dengan protes dan pelanggaran.

Kedua, bila ingin dilaksanakan serentak tahun ini, maka pemerintah harus mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang mengatur tata cara pemilihan tersebut. Nah kalau begini, Perppu akan dibuat presiden bisa-bisa tanpa diawasi oleh DPR.

Di sini akan timbul lagi persoalan dan kontroversi, terutama muncul kecurigaan tentang keuntungan yang diperoleh presiden. Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan MK untuk memutuskan pemilu serentak justru dilaksanakan pada tahun 2019.

Semua proses sudah dijalankan, dan tinggal pelaksanaan. Semua sudah terjadi dan tidak bisa dibalik mundur. Untuk itu, sebaiknya jangan ada keraguan dan kecurigaan soal putusan itu, terutama menyangkut keabsahan pelaksaan pemilu. Jalankan putusan itu, namun sektor pengawasannya harus dilakukan secara baik dan benar. Harus ada juga keinginan bagi semua pihak peserta pemilu untuk mau diawasi.

Buat masyarakat, perubahan apa pun terkait perundang-undangan Pemilu presiden, itu semua di luar jangkauan masyarakat awam. Karena toh yang mengusulkan adalah pihak-pihak yang memiliki “kepentingan” dan selalu mengatasnamakan demi keadilan dan kebenaran.

Masyarakat sudah bosan dengan berbagai pertikaian, perselisihan, maupun perdebatan terkait pelaksanaan pemilu. Seringkali perselisihan itu berujung pada gejolak yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, hanya untuk menang sendiri. Bagi masyarakat, yang penting pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Selain itu, presiden dan wakilnya yang dihasilkan dari Pilpres adalah sosok yang memang menjadi pilihan murni rakyat, bukan pilihan partai politik atau pihak tertentu yang mengatasnamakan “aspirasi rakyat”.

Hal penting lainnya adalah, pelaksanaan pemilu yang jurdil akan memperlihatkan kematangan dan kedewasaan demokrasi di negeri tercinta ini. Apalah artinya, uji materi UU, kalau para pengusul maupun implimentasi putusan uji materi itu hanya sebatas di atas kertas. Di lapangan penuh dengan rekayasa dan manipulasi.

Jangan membodohi rakyat, kalau pelaksanaan putusan uji materi itu penuh manipulasi, maka sampai kapan pun rakyat negeri ini akan tetap bodoh. Dibodohi oleh para elit (politisi, kader partai, dan simpatisan partai) negeri sendiri. Kita tidak akan pernah tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju dan hidup di alam politik, sosial, budaya, lingkungan  yang sehat, jika semua kebohongan politik masih terus menerus membodohi rakyat. Jiika para elit yang “sakit”, jangan lagi rakyatnya diajak “sakit”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here