Rakyatlah yang Harus Didahulukan

Beberapa hari belakangan ini satu-satu persoalan bermunculan mewarnai kehidupan berbagai sektor di negeri ini. Semua perkara muncul satu persatu secara berentetan mewarnai perjalanan Indonesia sejak penghujung tahun 2013.

Persoalan yang berkembang mulai dari penggerebekan terduga teroris di Ciputat, adu domba antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, korban penusukan anggota Polri, anak dianiya ayahnya, seorang ibu melahirkan di jembatan penyeberangan orang di kawasan Kebon Pala Jakarta Timur, kenaikan harga elpiji, sampai kepada konvensi Partai Demokrat.

Munculnya aneka persoalan itu, tampaknya memberi  warna tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan cuma masalah sosial yang muncul dari persoalan itu, tetapi juga persoalan politik pun dicampur, sehingga menjadi seperti “permainan” atau sandiwara besar yang pelakonnya adalah para pentinggi di negeri ini.

Satu contoh menarik dari persoalan yang muncul adalah seorang ibu asal Surabaya yang melahirkan anak di jembatan penyeberangan orang. Entah apa yang melatarbelakangi sampai hal itu terjadi, yang jelas peristiwa itu sudah memperlihatkan betapa ruwet dan rumitnya kehidupan ini, sampai-sampai untuk melahirkan saja, harus di tempat yang tidak layak.

Kemudian ke persoalan yang lebih rumit dan besar yaitu kenaikan harga elpiji. Kondisi ini sampai-sampai memperlihatkan betapa pemerintah negeri ini, terlihat tidak kompak. Di satu sisi kenaikan harga elpiji ditetapkan sendiri oleh PT Pertamina, di sisi lain, pemerintah dalam hal ini presiden seakan-akan tidak mengetahui proses dan rencana kenaikan harga itu.

Persoalan ini menjadi besar tatkala banyak pihak mengecam kenaikan harga itu. Banyak pihak pula yang mengatakan bahwa aksi yang dilakukan presiden, memerintahkan wakilnya untuk berkoordinasi mengatasi kenaikan harga itu, sebagai sebuah pencitraan. “Asap” pun menjadi besar, ketika persoalan ini bukan semata karena pencitraan, tetapi sudah menyeret-nyeret ke konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Bahkan salah seorang calon peserta konvensi Hayono Isman sudah mewanti-wanti banyak  pihak supaya tidak  mengambil keuntungan dari persoalan kenaikan harga elpiji nonsubsidi 12 kilogram itu. Mengapa demikian?  Rupanya dia khawatir elektabilitas calon lainnya, yakni Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, akan terpengaruh.

Sebenarnya di balik kekhawatiran itu, ada hal yang lebih besar menjadi kebimbangan di partai penguasa tersebut, tidak lain adalah menyangkut elektabilitas partai secara keseluruhan. Melihat  kenyataan itu, sebenarnya masyarakat pun sudah menjadi pusing. Dan pasti bertanya-tanya, mengapa persoalan-persoalan sosial di masyarakat seperti itu tidak pernah kunjung selesai. Apa pemerintah negara ini tidak pernah memikirkan penderitaan rakyatnya, yang ada justru memikirkan pencitraan menjelang pesta demokrasi di Indonesia yang tinggal beberapa bulan ke depan.

Menurut politikus senior Partai Golkar, Akbar Tanjung,  banyak peristiwa yang seharusnya ditanggapi lebih responsif oleh pemerintah, tidak hanya semata masalah elpiji.  Menurut dia, pencitraan sah-sah saja apabila  dilakukan oleh para tokoh ataupun partai politik. Citra ini tujuannya tidak lain adalah salah satu faktor yang bisa meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Namun perlu diingat bahwa pencitraan harus  dilakukan dengan cara yang benar dan sehat. Masyarakat di negeri ini sudah pintar dan kritis.  Masyarakat negeri ini sekarang tidak bisa begitu saja “dibodohi”,  sebab mereka sudah bisa membedakan dan memilah mana yang hasil  kinerja sungguhan dan mana pencitraan.

Yang diharapkan masyarakat sebenarnya adalah pencitraan melalui kinerja sesungguhnya, bukan “kinerja” yang direkayasa. Banyak persoalan sosial dialami masyarakat, yang jauh lebih penting ketimbang memikirkan partai, elektabilitas, dan pencitraan, dan lainnya yang menyebabkan banyak hal penting terlupakan.

Pemerintah justru harus mengubah cara berpikir, sehingga tidak ada lagi kenaikan harga elpiji atau harga kebutuhan pokok lainnya yang luar biasa, jangan ada lagi warga masyarakat terlantar, sehingga melahirkan pun harus di jalan, jangan ada lagi aksi kekerasan terhadap para penegak hukum. Sudah saatnya kepentingan rakyat menjadi yang terdepan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here