Relokasi dan Normalisasi

Banjir besar masih mengancam Jakarta, paling tidak sampai dua permasalahan pokok dalam penanganan banjir, yakni soal normalisasi belasan sungai yang melintasi Jakarta sebelum ke laut, dan relokasi warga yang bermukim di bantaran-bantaran kali.
Meskipun Jakarta Tanggap Darurat  Banjir dinyatakan hingga 27 Februari 2013 ini,  bukan berarti warga Ibu Kota sudah bisa berlega. Banjir besar masih akan terus mengancam Jakarta setiap musim hujan.
Adalah fakta dengan adanya Kanal banjir Timur (KBT) ternyata tidak membebaskan Jakarta  dari bahaya banjir. Lantas bagaimana dengan dua agenda utama yang harus dikerjakan duet Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur dan wakil gubernur? Terlebih pelaksanaan dua agenda utama itu  sudah diinstruksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari pinggir Kali Ciliwung, Jakarta Timur beberapa hari lalu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah berniat untuk melaksanakan kedua instruksi itu. Namun untuk menormalisasikan sejumlah kali Ibu Kota, mau tak mau harus sekaligus merelokasi warga yang bermukim di pinggir kali.
Itu berarti relokasi warga sekaligus melakukan pembebasan lahan. Dua hal itu merupakan “obat mujarab” untuk menangkal banjir yang selalu “melumpuhkan” Jakarta. Belum lagi jika mengacu kepada Peraturan Menteri (Permen) PU No. 63/PRT/1996, bangunan yang didirikan di pinggir sungai adalah terlarang karena akan membahayakan bagi penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.

Namun, tampaknya dua upaya untuk menangkal banjir itu bakal “terganjal” bila tidak ada kata sepakat untuk mencari solusi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat dalam hal anggaran. Sebab pelaksanaan dua hal itu bakal membutuhkan biaya besar serta energi ekstra, lantaran meskipun biaya bisa diselesaikan, tetapi persoalan sosial, kehidupan dan penghidupan warga yang bermukim di pinggir kali, setelah direlokasi.

Jokowi adalah sosok gubernur yang memiliki empati dengan kepekaan tinggi dalam hal kepentingan Jakarta. Tak lama setelah banjir “menenggelamkan” Jakarta pada Kamis (17/1/13) lalu, sang gubernur pun mengumpulkan camat dan lurah guna segera melakukan pendekatan, pedekate (PDKT), istilah untuk   orang pacaran, kepada warga yang bermukim di bantaran kali yang ada di Ibu Kota.
Namun sebelum pelaksanaan relokasi dan normalisasi kali dilakukan, sudah muncul keluhan warga. Mereka umumnya keberatan bila direlokasi, lantaran  ganti rugi hanya 25 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Status tanah di pinggir kali Ciliwung berdasarkan pengalaman saya sewaktu menjadi Camat Mampang, ada yang tinggal di tanah milik negara. Dan pembebasan tanah itu ganti rugi yang mereka terima hanya 25 persen NJOP, jadi mereka rata-rata menolak,” jelas Camat Tebet, Edi, saat rapat dengan Jokowi dan walikota, lurah, serta camat, di Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/1/13).
Mendengar keluhan itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan memperbaiki Peraturan Gubernur tersebut, sehingga menurutnya hal yang merugikan masyarakat bisa teratasi.
Kita tentu berharap agar normalisasi dan relokasi penduduk yang bermukim di pinggir kali menjadi “obat mujarab” bagi “penyakit” banjir yang selalu menghinggapi Jakarta di kala hujan, tidak menjadi “pil pahit” bagi warga yang bermukim di pinggir kali. Kehidupan dan penghidupan mereka harus masuk dalam pertimbangan relokasi.
Mereka tentu harus pindah agar banjir tidak terus berlanjut melumpuhkan Jakarta dengan kerugian triliunan rupiah akibat roda ekonomi Jakarta  berhenti berputar ketika banjir dan soal pengungsi yang juga sangat melelahkan baik bagi yang mengungsi maupun yang mengurus pengungsian, anak-anak yang tidak bisa hidup normal serta tidak dapat bersekolah tak boleh terus berulang.
Kiranya relokasi dan normalisasi bisa terlaksana dengan cepat, tetapi itu tidak boleh menimbulkan gejolak lain. Keruhnya kali-kali di Jakarta tidak boleh menjadi “lahan” mencari untung bagi oknum-onkum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang memang sengaja memperkeruh persoalan sehingga mereka bisa “mengail keuntungan di persoalan yang sengaja dikeruhkan”. Kita semua berharap duet Jokowi-Ahok punya kemampuan dalam menangani persoalan Jakarta. Tentunya itu harus dibantu seluruh warga Jakarta termasuk pemerintah pusat. Jakarta tidak boleh terus-menerus dilumpuhkan banjir, dan warga Jakarta tentu juga merasa risih, jika istana negara sebagai simbol negara ditenggelamkan oleh banjir.  [Iman Sjahputra]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here