Rombak Kabinet Atau Akomodasi Kepentingan Partai?

Isu atau beredarnya kabar tentang reshuffle kabinet di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo mulai merebak kembali. Yang pasti bila ini terjadi maka ini adalah bongkar pasang kabinet bab II. Entah  apa penyebabnya atau latar belakangnya, isu perombakan kabinet memang menjadi warna tersendiri di tengah ramainya orang bicara soal pemilihan gubernur DKI Jakarta mendatang.
Panasnya persaingan di pemilihan gubernur di Ibu Kota ini, tampaknya akan menjadi ramai dan hingar bingar dengan munculnya ide perombakan kabinet.
Perombakan ini oleh banyak kalangan terjadi bukan saja terkait kinerja menteri yang dinilai banyak pihak buruk, tetapi juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi atau istilah ciamiknya mengakomodasikan kepentingan partai politik.
Memang belakangan ini, dengan “melemahnya” dan terpecahnya suara “anti” pemerintah sekarang di DPR, memperlihatkan terjadinya pergeseran politik dan pandangan ke masa depan. Walau ada yang terus terang, namun banyak pula partai maupun petinggi partai yang malu-malu mengakui dukungannya kepada Presiden Joko Widodo.
Peta politik sekarang memang sudah bisa tergambar, siapa-siapa saja mendukung pemerintahan sekarang dan siapa yang masih berseberangan. Nah seperti biasanya, untuk mengakomodasi itu semua, salah satu cara populer adalah menampung orang-orang partai ini ke dalam kabinet. Yang mungkin bagi pemerintah sekarang dijadikan momen untuk memperbaik kinerja menteri.
Logikanya, mengganti menteri tanpa kondisi politik seperti sekarang ini, mungkin pemerintah akan “ditertawakan” banyak pihak. Tetapi dalam kondisi perpecahan “pihak seberang” dan banyak suara mengerucut ke pemerintah saat ini, akan menjadi ajang yang tepat untuk mengganti menteri yang berkinerja payah.
Tapi bagaimana mengakomodasi itu semua, sementara beberapa partai pendukung masih diliputi gejolak internal. Artinya, mereka saja sibuk memperbaiki diri, apa mungkin diajak memikirkan negara yang lebih rumit. Rasa-rasanya, akan menjadi menggarami laut.
Nah dalam kondisi seperti ini, mana yang harus didahulukan, kepentingan negara atau pihak pendukung? Semua ada di tangan pemerintah. Bila mementingkan negara, yang pasti rakyat masih akan tetap berada di belakang Pemerintah Presiden Joko Widodo. Tetapi bila mementingkan dukungan partai atau mengakomodasi kepentingan partai, ya semua pihak bisa menebaknya, apa yang akan terjadi di masyarakat. Yaitu muncul ketidakpercayaan pada pemerintah.
Ini pekerjaan berat bagi pemerintah, ketimbang menyalurkan aspirasi partai pendukung. Artinya kepentingan rakyatlah harus diutamakan, terlepas dukungan partai politik.
Namun serkali lagi, bongkar pasang kabinet, adalah hak prerogatif presiden. Semua ada di tangan presiden. Presiden yang mengerti kinerja menteri. Presiden yang paham hasil kerja para menterinya. Nah tinggal pintar-pintarnya presiden menyikapi isu perombakan ini. Apakah ini sekadar isu atau mengalihkan sebuah isu besar yang tengah terjadi? Apakah isu ini menjadi kenyataan atau justru isapan jempol belaka? Sebagai rakyat, ya kita tunggu saja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here