Rusuh di Ruang Sidang

Jia Xiang – Tampaknya Mahkamah Konstitusi (MK) tidak habis-habisnya dirundung malang.  Setelah Ketua MK  Akil Mochtar tertangkap tangan terkait beberapa pelanggaran yang dilakukannya beberapa waktu lalu, sorotan terhadap eksistensi MK pun tidak pernah surut dari pandangan masyarakat.

Dan kini,  jalannya sidang MK terkait sengketa Pilkada Provinsi Maluku, bisa begitu saja seenaknya diobrak-abrik oleh sekelompok orang. Peristiwa itu pun terjadi di dalam ruang sidang pleno gedung MK hari Kamis (14/11/13) siang.

Peristiwa itu terjadi saat  Ketua MK Hamdan Zoelva sudah membacakan putusan menolak Pilkada ulang Maluku. Saat pembacaan putusan, sekelompok orang yang ada di luar ruang sidang pleno di lantai 2 berteriak-teriak. Bahkan beberapa diantara merek berteriak menuduh MK maling.

Karena suasana memanas, majelis hakim pun meninggalkan ruang sidang. Sementara kepolisian mengamankan ruang sidang yang sudah gaduh dan beberapa diantara mereka melemparkan kursi. Terlihat juga mereka kaca dan peralatan di ruang sidang rusak, termasuk peralatan elektronik di MK.

Bisakah kondisi seperti itu dianggap sebagai cerminan penegakkan hukum di tanah air ini? Atau sudah begitu tidak berharga lembaga penegakkan hukum di mata rakyat negeri ini? Siapa yang harus dipersalahkan, para penegak hukum, para hakim, lembaganya, atau masyarakatnya? Dan bila kondisi ini ingin diperbaiki, harus dimulai dari mana? Dari “atas”, dari “bawah” atau dari simpul yang mana?

Akan panjang bila kita ingin memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan ini, semua pihak tentu tidak ingin disalahkan dan tidak akan mau menjadi kambing hitam atas kondisi penegakkan hukum di negeri ini.

Bagi orang awam atau masyarakat biasa, yang namanya hukum, peraturan atau apa pun namanya yang terkait dengan rasa keadilan, harus ditegakkan dan tanpa pandang bulu, walaupun kenyataan di negeri ini tidak seperti itu.

Bagi MK kerusuhan yang terjadi di dalam ruang sidang itu menjadi pekerjaan rumah baru lembaga tersebut yang memang harus segera diselesaikan.  Ini juga menjadi beban Ketua MK Hamdan Zoelva untuk memulihkan nama lembaganya yang sudah banyak dikritik dan dihujat berbagai pihak.  Wajar saja setelah pelantikannya sebagai ketua menggantikan Akil Mochtar,  Hamdan mengaku tugasnya itu tidak ringan, sebab yang utama dia harus memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap MK yang selama ini selalu disanjung sebagai lembaga paling bersih.

Tetapi setelah ditangkapnya Akil, maka sanjungan yang sudah setinggi langit itu pun ambruk seketika. Karena itu, kini giliran Hamdan membangun kembali MK dari reruntuhan yang sudah dibuat Akil.  Eh, di tengah upaya memulihkan nama baik itu, terjadi kerusuhan sidang sengeketa Pilkada Maluku Tengah. Langkah Hamdan itu harus dibuktikannya, jangan hanya sekadar slogan belaka. Karena itu, kini saatnya bekerja keras, dan pembenahan-pembenahan di tingkat internal. Dengan kata lain, ini sebuah jalan panjang, apalagi bagi hakim konstitusi upaya menegakkan hukum dan keadilan bukan hal mudah.

Sebab riak dan gelombang besar, sampai kepada “godaan” lain harus dihadapi. Apalagi belakangan ini, banyak kenyataan yang menyebutkan para penegak hukum atau hakim “berguguran”, sebab tidak bisa memegang komitmen masing-masing dalam menjunjung kebenaran dan keadilan.

MK memang harus membenahi diri, harus kembali menjadi lembaga terhormat. Dengan kata lain MK sepatutnya “bersolek”, yang lebih populer mungkin “membenahi diri”  dalam menjunjung kebenaran dan keadilan, sehingga mampu menangkal segala gelombang dan godaan yang bisa menjerumuskan MK sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here