RUU Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah sangat bersemangat mengusahakan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Kerukunan Umat Beragama (KUB), yang sudah diajukan sejak 2003 segera disahkan menjadi UU pada tahun ini. Urgensinya  begitu tinggi mengingat kondisi politik, ekonomi dan sosial di tanah air saat ini terkait  2014 merupakan tahun politik.

Sayangnya,  DPR justru mengatakan tahun ini mereka tidak menjadwalkan pembahasan  RUU Kerukunan Umat Beragama, sebab tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Pemerintah pun tidak bisa begitu saja mengambilalih RUU KUB (15 bab, 21 pasal) itu tanpa harus masuk prolegnas. Kalau pun diambilalih pemerintah, tetap harus melalui prolegnas lebih dulu.

RUU KUB diharapkan mampu menekan konflik baik antarumat beragama maupun dalam satu agama itu sendiri, karena itu  dalam RUU itu harus tersusun aturan yang jelas terkait kehidupan antarumat beragama di Indonesia. Menurut Kementerian Agama RUU KUB  mengandung substansi antara lain hak dan kewajiban warga negara tentang agama, pendirian rumah ibadah, penghormatan terhadap rumah ibadah dan simbol keagamaan, penyiaran agama, bantuan keagamaan, identitas keagamaan di ruang publik, pemeliharaan ketertiban, peringatan dan perayaan keagamaan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan peran serta masyarakat.

Hal-hal seperti itu biasanya yang sering memicu konflik di masyarakat. Karena itu, bila RUU ini disahkan tahun ini, pemerintah berharap tidak lagi muncul konflik-konflik horizontal seperti yang terjadi selama ini. Namun, banyak pula pihak yang justru khawatir, dengan adanya UU KUB ini, bukan mereda atau hilangnya konflik itu, tetapi justru sebaliknya meruncing.

Contoh kasus yang paling sering terdengar adalah  mengenai pendirian tempat ibadah (dalam RUU KUB bab VII pasal 11 dan 12). Pasal 12, butir satu menyebutkan (1) Setiap pendirian tempat ibadah umum harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah. (2) Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Departemen Agama setempat, planologi, dan kondisi setempat. (3) Pemerinah dapat meminta pendapat dari organisasi keagamaan dan pemuka agama atau pemuka masyarakat setempat. (4) Jika terjadi perselisihan dalam pendirian tempat ibadah umum, maka pemerintah harus segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah pemerintah minta pendapat pemuka agama setempat. Poin inilah yang menjadi salah satu sumber masalah bertahun-tahun lamanya.  Dalam hal ini apakah pemerintah bisa menjamin  penyelesaian yang wajar?  Pantas saja bila  sejumlah institusi maupun organisasi keagamaan, dan banyak pihak lain, menilai RUU KUB ini justru semakin melanggengkan diskriminasi.

Karena itu, sewajarnya pembahasan pasal demi pasal RUU ini dilakukan secara cermat, dan memperhatikan dampaknya. Alangkah baiknya bila RUU dipertimbangkan lagi, apalagi substansi yang ada sekarang ini tidak mencerminkan  jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan kata lain, akan makin banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan RUU Kerukunan Umat Beragama itu.

Jadi, wajar-wajar saja bila dalam persoalan kerukunan umat beragama landasan utamanya adalah hak konstitusional beragama dan berkeyakinan dijamin oleh konstitusi.

Yang justru membahayakan, apabila pengesahan  RUU ini dipaksakan. Bila sudah disahkan, malah akan menjadi kontraproduktif dan inkonstitusional. Sekarang  yang dibutuhkan adalah niat baik pemerintah dalam penegakkan hukum, tanpa harus membuat UU yang nantinya malah menjadi lebih kisruh dan runyam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here