Sampai Kapan Korupsi Mewabah?

Beberapa waktu lalu, bahkan sejak beberapa tahun lalu, pernah terlontar dari mulut banya orang, bahwa para koruptor di Indonesia bukan hanya dihukum penjara saja, tetapi juga dimiskinkan. Wacana ini sempat bergulir dan menjadi topik pembicaraan banyak pihak.

Kini wacana itu terlontar dari mulut seorang anggota BPK, Ali Masykur Musa yang juga peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat. Bahkan katanya, Indonesia kini dalam kondisi darurat korupsi.  Kalau sekadar Indonesia darurat korupsi, sepertinya sudah harus dilakukan sejak lama, sebab sampai kini yang namanya korupsi, bukan milik kota-kota besar saja, tetapi pejabat di daerah pun tampaknya tidak lepas dari jerat korupsi.

Ibarat penyakit, korupsi sudah “mewabah”, bahkan kronis dan mengakar ibarat tumor ganas. Wabah ini memang terkadang sulit dibasmi. Karena sudah mewabah, pantaslah bila negeri ini masuk kategori darurat korupsi. Dalam menghadapi kondisi darurat, perlu ada penanganan khusus, lebih tegas, dilandasi oleh peraturan yang menunjang dan tegas pula. Tetapi semua itu juga bergantung dari para penegak hukumnya yang juga harus jujur, disiplin dan bertindak atas dasar hukum.

Yang namanya darurat, berarti harus ada tindakan dan langkah khusus dalam menangani hal itu. Sebut saja darurat bencana, dalam kondisi ini bencana yang terjadi di satu daerah pun ditangani secara khusus oleh pemerintah pusat. Artinya ada perlakuan dan perhatian khusus supaya bencana itu tidak menimbulkan kerugian dan menelan korban lebih banyak.

Begitu juga dengan darurat korupsi. Perlu ada perlakuan khusus terutama oleh pemerintah, lebih khusus lagi lembaga yang menangani korupsi. Perlakuan khusus ini harus berarti tegas, tanpa tebang pilih, dan sekaligus kalau mau memiskinkan koruptor sekalian dilakukan. Atau kalau lebih ekstrim kita bisa mencontoh beberapa negara lain dalam mengadili para koruptor.

Di banyak negara umumnya koruptor dihukum penjara sekian tahun atau puluhan tahun. Kalau mau lebih ekstrim ya… contoh saja negeri tirai bamboo, China. Banyak pejabat negara atau pemerintah yang terlibat tindak pidana korupsi, tidak tanggung-tanggung, ada yang divonis mati. Tinggal kita pilih contoh mana yang paling cocok dengan negara kita.

Sebenarnya dari semua itu, yang terpenting adalah, sampai kapan atau berapa lama kita mampu memberantas wabah korupsi ini? Atau maukah kita terus berstatus darurat korupsi? Siapa yang mampu menjawab pertanyaan ini, pemerintah? Pasti jawabannya sangat diragukan. Banyak negara sudah memberantas korupsi sejak puluhan tahun lalu, bahkan negara tetangga kita seperti Singapura sudah perang melawan korupsi selama 48 tahun, dan Hong Kong sudah 20 tahun lebih. Bahkan di beberapa negara maju sudah perang melawan korupsi sejak negara itu berdiri.

Yang pasti maraknya korupsi, akibat dari terlalu lama dibiarkan, sehingga tercipta kebiasaan yang menjelma menjadi budaya. Dari tahun ke tahun cenderung meningkat dengan modus yang semakin beragam dan kreatif. Bahkan yang terlibat bukan saja dari kalangan birokrasi, tapi juga melibatkan para penegak hukum, termasuk oknum di partai politik.

Jadi, selama pertanyaan sampai kapan wabah korupsi bisa diberantas belum terjawab tuntas, jangan membayangkan Indonesia berstatus “bebas korupsi”.  Mudahnya saja, selama lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada, berarti korupsi pun masih hidup. Dengan kata lain berbagai kasus korupsi bakal terus bermunculan. Apakah kita ingin seperti itu? Semua kembali kepada kita,  rakyat Indonesia. Kita harus sama-sama berdoa dan berusaha semoga wabah ini pun bisa lenyap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here