Satu Kata dan Perbuatan

Ada satu topik menarik dibicarakan menjelang pemilihan umum 2014 yang waktunya sudah semakin dekat. Topik ini mencuat ke permukaan beberapa waktu belakangan ini, dan ramai dibicarakan media yaitu soal netralitas. Bicara netralitas, maka kita bicara soal hati nurai, kejujuran, dan keinginan untuk mengedepankan kebenaran.

 

Netralitas ini juga bermakna tidak berpihak kepada siapa pun, baik itu personal maupun  partai. Tampaknya akan mudah dilaksanakan, tetapi paling sulit dilaksanakan. Sebab kalau kita sudah bicara hal-hal yang menyangkut hati nurani, kejujuran, dan kebenaran, semua kembali pada pribadi masing-masing.

Menjelang pemilu 2014 ini, banyak pihak yang mengatakan, dan terkesan sebuah jaminan, bahwa mereka  akan bersikap netral menghadapi pesta demokrasi ini.  Mulai dari TNI, Polri, sampai kepada jaksa sudah menyatakan mereka akan bersikap netral dalam pemilu. Bukan cuma itu, bahkan tiga perwira tinggi  purnawirawan TNI AD,  yaitu  Jend. Wiranto, Jend. Pramono Edhi Wibowo, Jend . Endriartono Sutarto,  yang kini di politik praktis,  justru mendorong jajaran TNI AD bersikap netral di Pemilu 2014.

 

Menurut Pramono Edhi,  yang merisaukan netralitas TNI  ini, bukan politisi berlatang belakang militer, tapi justru yang bukan dari tentara.  Sejauh ini pun tidak  ada arahan terhadap salah satu capres purnawirawan itu.  Bahkan Kepala Staf TNI Angakatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman juga menjamin bahwa personel TNI AD, dari pimpinan tertinggi hingga personel terdepan akan netral.

 

Sementara pihak Polisi Republik Indonesia (Polri) juga melakukan hal yang sama yaitu menjamin  netralitas dan keamanan pemilu.  Netralitas ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Kapolri, Sutarman, yaitu tidak  berpihak ke parpol tertentu, termasuk melarang menyediakan fasilitas yang akan membantu partai tertentu.

 

Tidak ketinggalan Jaksa Agung Basrief Arief juga menekankan pada  para jaksa di daerah-daerah  wajib menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu nanti. Yang lebih mengagumkan lagi awal Februari ini,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga mengungkapkan sikap yang pada dasarnya mirip-mirip dengan netralitas. Bahkan DKPP mengungkapkan dalam Maklumat Bersama yang diikuti seluruh perwakilan parpol peserta pemilu, Ketua KPU, pihak Badan Pengawas Pemilu, KPK dan perwakilan TNI/Polri,  penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait,  untuk mewujudkan pemilu  yang jujur dan adil, damai dan antikorupsi.

 

Maklumat ini pada dasarnya merupakan pernyataan sikap yang kualitasnya sama dengan netralitas. Sikap netral, jurdil, damai dan antikorupsi  adalah bentuk tanggung jawab moral yang  berat. Sebab kita akan dituntut,  satu kata dan perbuatan. Kalau begitu, dalam tekanan politik yang makin panas menjelang hari H pemilu, apakah semua pihak itu bisa mengendalikan diri? Rasa-rasanya, akan mudah ditebak.

 

Tanpa menuduh atau mencari keburukan orang lain, yang pasti ada protes, dan kritik yang berujung memperkarakan proses pemilu dan  hasil perhitungan suara misalnya, kemungkinan akan mewarnai pemilu ini.

Banyak bukti memperlihatkan kalau semua yang diucapkan atau dijanjikan itu hanya sekadar isapan jempol saja. Lihat saja pengalaman beberapa pemilu yang lalu, walaupun ada ikrar untuk menjunjung pemilu jurdil, eh.. tidak kesampaian.  Muncul juga kecurigaan, keberatan, protes, kritik berbagai hal. Ini memperlihatkan sikap yang tidak dewasa, tidak legowo menghadapi kekalahan, dan tidak menerima kenyataan.

 

Memang tidak mudah menjaga nilai-nilai seperti netral, jujur, adil, dan antikorupsi, diwujudkan 100 persen. Tetapi itu konsekuensi dari janji-janji yang sudah diungkapkan. Ingatlah harus satu kata dan perbuatan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here