Satu Kata “Gebuk”

Oleh: Iman Sjahputra

Kata “gebuk” kembali terdengar di telinga kita. Menurut KBBI, kata ini juga bermakna pukul (dengan pemukul yang besar dan berat). Dalam perjalanannya kata gebuk ini juga bisa bermakna hantam dan hajar.

Ya kata ini dalam penggunaannya sering dikaitkan dengan sesuatu yang besar, sulit, dan kuat, sehingga diperlukan ekstra tenaga untuk menghancurkannya.  Karena itu, tidak salah bila kata “gebuk”  ini yang menjadi pilihan tepat dalam mengimbangi kekuatan yang dirasakan begitu besar, kuat, dan sangat mengganggu.

Tidak heran pula bila Rabu (17/5/17) Presiden Joko Widodo menggunakan kata “gebuk”, bila ada siapa pun atau organisasi mana pun yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.  Ketika bertemu Presiden para pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo menegaskan kalau dia tidak akan pandang bulu  bila muncul organisasi yang  jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Presiden juga menegaskan bahwa konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun semua harus dalam koridor konstitusi. “Yang melawan konstitusi akan digebuk. Kalau PKI (Partai Komunis Indonesia) nongol, gebuk saja. Ketetapan MRO jelas soal itu,” tegas Presiden.

Pemilihan kata “gebuk” ini sebenarnya mengingatkan kita kembali sekian puluh tahun lalu, tepatnya 13 September 1989, oleh Presiden Soaharto.  Tatkala bertemu pemimpin redaksi media massa yang menyertai kunjungan Presiden Soeharto ke Yugoslavia dan uni Soviet, juga memilih kata “gebuk”. Pemilihan itu diungkapkan sambil ditujukan kepada siapa saja, termasuk lawan politiknya yang berusaha menggantikannya sebagai pemimpin.  Hal itu harus dilakukan melalui cara-cara yang konstitusional.  “…tetapi kalau dilakukan di luar itu, apakah ia seorang pemimpin politik atau sampai Jenderal sekali pun, akan saya gebuk. Siapa saja akan saya gebuk karena saya harus menertibkan pelaksanaan konstitusi itu!” kata Soeharto.

Jadi, kata ”gebuk”  yang digunakan oleh dua pemimpin ini  mengandung makna yang tegas dan jelas. Kalau Presiden Soeharto menggunakan kata itu untuk memperlihatkan bahwa dirinya bisa ditumbangkan bila sesuai dengan cara konstitusi. Bila tidak, artinya melawan pemimpin tertinggi saat itu. Melawan berarti menentang dan melawan. Artinya Soeharto juga akan bertindak tergas terhadap orang yang merongrong jabatannya.

Nah makna “gebuk” yang digunakan Presiden Joko Widodo sedikit bermakna luas, walau pun ada pula yang mencoba menyinggung soal pribadinya. Tetapi ketegasan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo memperlihatkan kerpihatinannya terhadap kondisi bangsa yang saat ini, begitu mudah dipengaruhi isu maupun seruan-seruan yang memprovokasi dan memecah belang bangsa.

Karena itu, menanggapi kondisi tersebut, memang dibutuhkan tanggapan presiden yang bukan saja cepat, dan tepat, tetapi juga tegas. Tampaknya juga presiden tidak akan memberikan peluang kepada siapa pun dan organisasi apa pun yang mencoba menentang  Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Presiden sudah memperlihatkan sikap tegas dan tidak akan pandang bulu bagi mereka yang melawan konstitusi. Sekarang kita tunggu aparat di bawahnya yang meneruskan ketegasan pesan itu. Belakangan ini, entah berapa banyak kasus yang terkait dengan upaya menentang konstitusi, hanya saja, kita sebagai masyarakat  tidak lagi mengetahui sejauh mana penuntasan kasus-kasus tersebut.

Yang diharapkan adanya satu kata antara presiden dengan aparat penegak hukum di bawahnya. Tanpa harus menunggu perintah, bila memang ada pihak atau organisasi menentang konstitusi, sepatutnya diselesaikan secepat mungkin melalui jalur hukum, bukan diulur-ulur hingga menjadi berlarut-larut.

Akhirnya, masyarakat menjadi apatis terhadap para penegak hukum ini. Yang  harus menjadi fokus apara penegak hukum ini adalah, jangan beri peluang sedikit pun bagi para penentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Begitu terlihat ada tanda-tanda ke arah itu, tepat kata presiden “gebuk” saja mereka.

Jadi, ada satu kata dan perbuatan mulai dari Presiden hingga ke aparat  yang paling rendah sekali pun dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Tentu kita tidak ingin negara ini menjadi berkeping-keping hanya karena terlalu lama menangani kasus yang merong-rong kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here