Identitas Tionghoa di Indonesia (1)

Persebaran bahasa daerah di Tiongkok (Foto: JX/Tionghoa.info)

JAKARTA, JIA XIANG – Orang Tiongkok yang merantau ke Indonesia umumnya berasal dari dua provinsi besar yaitu Fujian dan Guangdong. Dua provinsi ini secara geografis terletak di sebelah tenggara Tiongkok yang dekat dengan wilayah perairan. Para perantauan tersebut mulai datang dan tersebar ke Indonesia mulai abad ke 16 sampai abad ke 19.Setiap perantau yang datang ke Indonesia umumnya membawa kebudayaan suku bangsanya sendiri-sendiri, yang didalamnya termasuk bahasa. Selain bahasa Mandarin, ternyata masih ada empat dialek bahasa daerah Tiongkok di Indonesia yang cukup banyak penggunanya, yakni : dialek Hokkian, Teochiu, Hakka, Kanton.
Kepandaian dalam berdagang bangsa Tiongkok setelah berabad-abad lamanya ternyata masih tampak jelas pada keturunannya saat ini yang menetap di Indonesia. Mereka disebut etnis Tionghoa. Mereka sangat ulet, rajin dan tahan uji. Perantauan orang Hokkian dan keturunannya yang telah berasimilasi sebagian besar tersebar di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah barat Sumatera.
Perantauan Tionghoa yang lain adalah orang Teochiu, yang berasal dari pantai Selatan Tiongkok, daerah pedalaman Shantou, bagian timur Provinsi Guangdong. Tempat tinggal mereka berada di pedalaman provinsi itu di daerah yang bergunung kapur dan tandus.
Selama berlangsungnya gelombang imigrasi mulai tahun 1850 sampai tahun 1930, orang Hakka adalah yang paling miskin diantara para perantau asal Tiongkok lainnya. Mereka bersama-sama orang Teochiu dipekerjakan di Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Saat ini orang Hakka mendominasi masyarakat Tionghoa di wilayah-wilayah tambang, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Bangka dan Belitung.
Di sebelah barat dan selatan daerah asal orang Hakka, di Guangdong tinggallah orang Kanton (Konghu). Orang Kanton terkenal di Asia Tenggara sebagai kuli pertambangan. Mereka datang merantau ke Indonesia secara berkelompok pada waktu yang sama dengan orang Hakka, namun keadaan mereka berlainan. Umumnya mereka datang dengan modal yang lebih besar, dan mereka datang dengan keterampilan teknis dan pertukangan yang tinggi.
Walaupun para perantauan Tiongkok terdiri dari berbagai daerah asal, namun menurut pandangan orang Indonesia, mereka hanya dikategorikan ke dalam dua golongan yaitu : pertama, Tionghoa – Peranakan : hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dan orang asli Indonesia (pribumi) yang sudah beranak-pinak, lahir, besar dan tinggal di Indonesia. Kedua, Tionghoa – Totok : Orang Tiongkok yang lahir di negara asalnya.
Awalnya, daerah yang pertama didatangi oleh para perantau Hokkian abad ke 16 adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Umumnya mereka laki-laki, dan hanya ada sedikit wanita Tiongkok yang ikut pada waktu itu, maka perkawinan campur dengan wanita pribumi banyak terjadi setelah mereka datang.
Awalnya migrasi perantauan Tiongkok ke wilayah Asia Tenggara terjadi karena tekanan di negeri sendiri, yang pada waktu itu sedang bergolak dan revolusi. Pada masa kolonial Belanda, semua orang Tiongkok di Indonesia secara yuridis (hukum) diperlakukan sebagai golongan yang dikenakan sistem hukum perdata, berbeda dengan orang Indonesia pribumi. Hukum yang diberlakukan bagi para perantauan tersebut adalah hukum yang mengatur bagi orang timur asing.
Pada tahun 1910 pernah ada suatu perjanjian antara pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Tiongkok (waktu itu masih bersistem dinasti; Dinasti Qing) yang menetapkan dwikewarganegaraan bagi orang Tionghoa di Indonesia, agar mereka dapat dikenakan aturan-aturan hukum pemerintah Hindia-Belanda.
Keadaan ini kemudian terus berlanjut sampai Indonesia merdeka tahun 1945. Pada tahun 1949 Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintah Indonesia secara penuh. Dengan demikian semua orang Tiongkok di Indonesia yang masih mempunyai status dwiwarganegaraan pada waktu itu akan berubah menjadi warga Negara Tiongkok merangkap Warga Negara Indonesia.
Saat Konferensi Asia Afrika (KAA) yang Pertama di Bandung pada tahun 1955, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan perjanjian dengan pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri keadaan ini, sehingga semua orang Tionghoa di Indonesia pada saat itu harus memilih salah satu: warga Negara Tiongkok (RRC) atau warga Negara Indonesia (WNI). [Bersambung]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here