Sengkarut di Tapal Batas

Jia Xiang – Wilayah perbatasan RI, yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, ibarat halaman depan rumah kita. Halaman ini harus ditata, diatur, dan dikelola seapik mungkin, sehingga begitu orang lain masuk ke dalamnya, sudah merasakan keteraturan, kerapian, dan kondisi yang menjamin orang merasa aman di wilayah itu.

Untuk mencapai itu, tidak mudah banyak hal dan persoalan yang harus diatasi, sebab di negeri ini yang namanya wilayah perbatasan lebih banyak ditangani oleh pemerintah pusat. Pengalaman seperti inilah yang belakangan dikeluhkan oleh pemerintahan di daerah. Kenyataan yang dihadapi pemerintah provinsi di Kalimantan, misalnya, merasa kewenangan penanganan wilayah-wilayah perbatasan di seluruh negeri ini masih dikuasai atau dikendalikan oleh pemerintah pusat. Akibat dari sistem seperti ini, pemerintah daerah pun merasa  ruang geraknya terbatas. Padahal ini adalah wilayah kekuasaan pemerintah daerah, kesulitan ini pula berdampak pada upaya membangun kawasan di perbatasan itu.

Menurut UU No 34 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Bab V  pasal 9, bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Kenyataannya lain, kewenangan pemerintah daerah atas wilayah itu berdampak pada pembangunan di berbagai bidang di perbatasan, termasuk di sektor ekonomi yang pasti terganggu. Begitu juga sektor keamanan. Sebab wilayah perbatasan itu adalah kedaulatan negara yang memang harus dilindungi sepenuhnya. Wajarlah keuntuhan dan kedaulatan wilayah itu harus mendapatkan perhatian ekstra.

Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Pemerintah Malaysia, dan Blok Ambalat. Belum lagi ada sejumlah pulau-pulau terluar yang  ”luput” dari perhatian pemerintah, dan bukan tidak mungkin akan mengalami Sipadan dan Ligitan Episode 2.

Belum lagi kita bicara soal penyelundupan, melalui jalur-jalur perlintasan ilegal.  Kemudian banyaknya warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan di Kalimantan misalnya,  bersekolah di lembaga pendidikan di Malaysia, setelah sekolah usai kembali ke rumah masing-masing di wilayah NKRI. Ada lagi cerita tentang warga Indonesia bertransaksi wilayah NKRI menggunakan mata uang negara tetangga. Bahkan kondisi desa di perbatasan sungguh miskin dan tertinggal, serta diperparah dengan terbatasnya sarana pendidikan, kesehatan, listrik dan telekomunikasi.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak hal yang bisa menjadi pemicu. Tetapi yang utama adalah wilayah  perbatasan itu tidak dikelola dengan baik dan serius. Ada kesan masing-masing instansi, pusat dan daerah berjalan masing-masing, sehingga faktor koordinasi pun terabaikan.

Jadi, pengelolaan wilayah perbatasan tidak sebatas membuat kebijakan dan strategi yang cantik di atas kertas, tetapi perlu koordinasi dan kerjasama pusat (Kemendagri, Kemenlu, dan Kemenhan) dan daerah.  Tanpa adanya kesadaran   pusat dan daerah, ancaman ada di depan mata yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi wilayah perbatasan RI  dengan negara tetangga, Indonesia akan rugi dalam penyelesaian sengketa, dan bisa menimbulkan ketegangan politik maupun pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan.

Untuk itulah Halaman Depan rumah NKRI beserta isinya, WNI dan kekayaan alamnya, harus menjadi perhatian khusus, dan dirawat. Tanpa aksi seperti itu, bukan hal yang mustahil sekali waktu akan “dirampas” oleh negara lain. Jangan sampai kita menjadi negara yang selalu kalah dan mengalah. Kita harus berbenah diri supaya mampu berdiri tegak di atas kedaulatan sendiri.

SHARE
Previous articleUMP Naik, Lantas?
Next articleEntrepreneur Vs Buruh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here