Siapa Dituduh Ahok Komunis?

Sebagai daerah teluk dan sekaligus menjadi muara 13 sungai, Jakarta memang tidak akan pernah terbebas dari banjir. Itu sebabnya dibutuhkan kerja ekstra dan bijak dalam pengelolaan lahan. Persoalan penyempitan dan pendangkalan sungai, sampah yang menumpuk serta budaya memelihara sungai yang relatif rendah juga menjadi pemicu terjadinya banjir. Belum lagi, situ dan waduk sebagai areal penampungan dan resapan air yang sudah berubah fungsi menyebabkan Jakarta “tenggelam” di kala hujan dan kering-kerontang di musim kemarau.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan konsep Jakarta Baru harus “berperang” dengan beragam masalah yang menjadi pemicu banjir tersebut.

Salah satunya adalah merevitalisasi waduk-waduk di ibukota. Itu sebabnya, relokasi warga di bantaran sungai dan  waduk menjadi hal yang penting untuk diselesaikan guna mengurangi cakupan bencana banjir di wilayah. Salah satunya merelokasi warga sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pemprov DKI pun mengalokasikan anggaran hampir Rp1 triliun untuk revitalisasi Waduk Pluit guna membangun dinding beton dan pengerukan waduk.

Pasca-banjir di Jakarta tahun 2013  ini, ditemukan salah satu penyebab banjir adalah penyempitan dan pendangkalan waduk. Waduk Pluit yang awalnya memiliki luas 80 hektare, kenyataanya sudah berkurang menjadi 60 hektare. Selian itu waduk pun semakin dangkal.

Pemprov DKI Jakarta pun bergerak cepat agar fungsi dan kondisi waduk dikembalikan seperti sediakala. Gerak cepat yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta ternyata tidak berjalan mulus. Revitaliasi waduk mendapat “perlawanan” warga sekitar waduk, sampai-sampai melaporkan Jokowi-Ahok ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM).

Rupanya selain warga ada Badan Usaha Milik Daerah yang juga menggunakan lahan waduk. Itu sebabnya Gubernur Jokowi mengakui BUMD DKI bernama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memiliki properti di atas lahan waduk dan itu tidak bisa dibenarkan. “Jakpro juga enggak bener karena punya properti di sana. Saya ngomong apa adanya ini,” kata Jokowi di kantor Komnas HAM, Jumat (17/5/13).

Menurut Jokowi, PT Jakpro telah menggadaikan tanah di area itu dan sudah membangun lapangan futsal di area bantaran Waduk Pluit. Jokowi berjanji akan menindak tegas pihak PT Jakpro dan akan menyita aset-asetnya di Waduk Pluit.

Selain itu dari warga terbersit kekecewaan seperti yang dilontarkan Gemblong yang ditemui di Posko Warga Waduk Pluit pada Rabu (15/5/13). Mereka bercerita kalau dirinya telah tinggal di dearah itu sejak awal tahun 1970-an. Upaya pengurusan surat verponding yang dipegangnya ke Badan Pertanahan selalu mentok. Surat tanah itu diperoleh mereka berdua ketika membeli tanah dari penggarap. “Saya kan warga Jakarta yang sah dan WNI yang taat hukum bahkan teman Jokowi saat kampanye tahun lalu, tapi kenapa beliau telah melupakan janjinya,” keluh Gemblong.
Persoalan lain yang sempat disorot santer oleh media massa ketika mencuatnya kata komunis di seputar rencana relokasi warga dan menjadi polemik. Siapa yang komunis?  “Kami kecewa pada Jokowi dan Ahok karena lahan kami mau digusur. Apalagi kami dibilang komunis. Padahal waktu kampanye dulu Jokowi-Ahok pernah berjanji tidak akan menggusur lahan kami,” ujar  Ketua RT 19/Blok G, Ronny M Ibrahim kepada Jia Xiang Hometown.

Guna menjernihkan persoalan itu, maka Jia Xiang Hometown pun mengkonfirmasi langsung wakil gubernur. “Saya tidak menuduh mereka komunis,” tandas Ahok dengan gayanya yang lugas, kepada Jia Xiang Hometown, Minggu (19/5/13), di Jakarta.

Menurut Ahok, Pemprov DKI sejak Januari memberitahukan adanya rencana revitalisasi waduk dan relokasi warga. Bahkan sudah ada kesepakatan antara warga dan Pemprov. “Kami mensosialisasikan sejak Januari lalu, kita sudah kasih rumah susun dilengkapi dengan televisi dan kulkas. Tapi mereka tidak mau pindah. Tapi setelah dibuat surat perjanjian (SP) dengan sanksi penjara 6 tahun, mereka mundur semua. Malah minta tanah,”ungkapnya.
Jadi menurut Ahok,  dia tidak menuduh warga di bantaran Waduk Pluit komunis. “Yang betul saya mengatakan kepada LSM yang meminta bagi lahan, bahwa jika membagi lahan milik negara itu adalah konsep komunis.”

Ahok juga mengatakan, warga bantaran Waduk Pluit akan direlokasi ke sejumlah Rumah Susun (Rusun) secara bertahap berdasarkan kesiapan rusun yang akan rampung seluruhnya dalam dua tahun. Namun Ahok menyangkan ada segelintir warga yang sepertinya mempersulit relokasi itu dengan dalih memiliki sertifikat.  “Entah menggunakan girik seperti apa, tiba-tiba punya sertifikat tanah dan menuntut pembayaran atas tanah yang sebenarnya milik Pemprov DKI,” jelas wakil gubernur.

Mungkin “perseteruan” warga Waduk Pluit, Jakarta Utara dan Pemprov DKI akan berakhir. Sebab sesuai dengan batas waktu Surat Pemberitahuan Pemprov DKI Jakarta, tampak warga pemilik bangunan sejak Minggu (19/5/13) sudah membongkar sendiri bangunannya secara sukarela.
Koordinator Pasca Bencana Waduk Pluit, Heryanto kepada Jia Xiang Hometown mengatakan,”Selain membongkar bangunan usaha milik warga, kami juga akan membongkar lapangan futsal yang selama ini sering dipertanyakan warga.”
Menurut Heryanto, Senin (20/5/13),  pembongkaran kali ini hanya difokuskan pada bangunan usaha saja dan tidak ada rumah warga yang digusur, karena Pemprov DKI belum bisa memberi jaminan rumah susun bagi warga.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang meninjau pelaksanaan pembongkaran bangunan-bangunan di bantaran Waduk Pluit sempat berdialog dengan masyarakat sekitar. Seperti biasanya, Jokowi pun diberondong pertanyaan. Dan Jokowi menjawab,“Penggusuran baru akan dilakukan setelah rusunnya selesai.” [JX/Dar/Aub/For/W1/D9]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here