Siapa Penyebab Kemacetan?

Jia Xiang – Kemacetan di jalan raya di Ibukota Jakarta, memang membuat banyak orang berang. Kondisi yang tidak menentu itu harus dihadapi banyak orang setiap hari, bahkan sejak pagi hingga malam hari.

Di tengah-tengah kemacetan itu, ada saja orang, entah pejabat entah bukan, menggunakan pengawal bermobil atau sepeda motor, diiringi suara sirine meraung-raung. Mendesak pengguna jalan lainnya untuk segera memberi ruang supaya orang itu bisa melintas tanpa harus bermacet ria di jalur yang dilaluinya.

Padahal penggunaan pengawalan dan isyarat bunyi sirene ada aturannya. Tidak semua orang, bahkan pejabat sekalipun bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Tapi anehnya, di Jakarta saat ini setiap orang yang merasa “pejabat”, sehingga harus mendapat pengawalan di jalan raya tanpa harus berjam-jam terjebak kemacetan.

Ketidakadilan dan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan menimbulkan banyak persoalan, ditambah lagi dengan iring-iringan kendaraan “pejabat” itu.  Jadi pada dasarnya masalah kemacetan di Jakarta ini bukan semata-mata tanggungjawab pejabat pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat.

Di tingkat daerah, sudah banyak program yang dilakukan oleh pasangan Gubernur Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mulai dari penataan jalur bus, pengembangan transJakarta dan kereta rel listrik, hingga ke pembangunan monorel.

Apa pun programnya, yang pasti saat ini kekesalan warga atas kondisi jalan di Jakarta menimbulkan banyak tanggapan. Tidak heran, bila masyarakat pun menuduh pihak-pihak tertentu yang menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Kini salah satu sasarannya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Awal pekan ini Presiden Yudhoyono pun mengeluhkan kalau dia dituduh menjadi salah satu penyebab kemacetan. Menurut presiden patroli pengawalannya tak pernah menutup jalan yang bisa menghambat lalu lintas. Bahkan presiden pernah menempuh perjalanan dari Istana Negara ke Hotel Sahid Jaya di Jalan Jendral Sudirman selama 40 menit, pahadal seharusnya lebih cepat dari itu. Jadi Presiden menyesalkan tuduhan terhadap dirinya yang dianggapnya tidak mendasar.

Jadi, mengatasi kemacetan ini urusan siapa? Supaya tidak satu pun merasa “dituduh” sebagai biang kerok kemacetan. Yang pasti baik pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama memikirkan cara mengatasi kemacetan. Masing-masing pihak tidak bisa melempar tanggungjawab, tetapi sama-sama berkewajiban mengatasinya sesuai dengan porsi dan kewenangannya.

Kalau meminjam kata-kata Gubernur DKI, Joko Widodo, dua-duanya harus saling mengisi, bekerjasama, dan bersinergi. Dengan kata lain, ada bagian-bagian tertentu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, dan ada yang ditangani pemerintah daerah.

Karena itu, setiap program pembangunan, termasuk mengatasi kemacetan, sinergitas dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Tanpa adanya sinergitas program dan cara pikir, masing-masing pihak akan berjalan sendiri-sendiri, sesukanya sendiri dalam mengatasi satu persoalan yang sama. Perkara kemacetan pun tak akan tuntas diurus.

Terlepas dari semua perbedaan, yang pasti semua pihak, tanpa kecuali, harus kembali memahami Undang-Undang tentang lalu lintas dan peraturan terkait lainnya. Hal ini harus dimulai dari para petinggi atau pejabat negara. Sebab di jalan raya menurut peraturan tidak ada istilah “Very Important Person”, yang ada adalah pengguna jalan yang harus diprioritaskan, tanpa memandang dia pejabat atau bukan pejabat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here