Siapa Yang Membela Rakyat?

Pada hari Senin (17/6/13)  di “Senayan”, digelar sidang Paripurna DPR untuk mengesahkan RAPBN-P 2013, namun  sempat deadlock.  Tapi akhirnya  RAPBN-P itu disahkan menjadi APBN-P, yang otomatis meluruskan jalan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Proses yang alot itu memperlihatkan betapa politisi di gedung beratap melengkung itu, masih berkutat pada pendirian masing-masing sebelum mengesahkannya.
Perdebatan mereka, bukan hanya di dalam kawasan “Senayan” saja, tetapi juga di luar kompleks itu. Bahkan perang spanduk antara mereka yang setuju, dan menentang kenaikan BBM juga meramaikan “panggung sandiwara” politik negeri ini. Memperhatikan perdebatan itu, seakan-akan mereka yang paling hebat dan bisa dipercaya dalam membela kepentingan rakyat.
Tetapi di sisi lain, berbagai unjuk rasa di daerah-daerah dan komentar atau kritikan di media sosial, diskusi, seminar, apa pun namanya, juga mencuat ke permukaan. Tetapi forum itu sebatas “pelengkap penderita” dari  sebuah “panggung sandiwara” politisi tersebut. Tidak boleh dilupakan obrolan di warung kopi di kalangan rakyat biasa juga menyuarakan keprihatinan, kegelisahan, dan kegundahan mereka seputar kenaikan harga BBM itu.
Bagi rakyat biasa, jadi atau tidak harga BBM naik, yang pasti harga berbagai kebutuhan pokok hidup sehari-hari sudah melambung. Hidup ini makin berat dan sulit, sebab harga sudah meluncur  naik, dan untuk turun , rasa-rasanya sulit. Apalagi bulan mendatang sudah masuk ke bulan suci Ramadan, yang menurut pengalaman, harga-harga kebutuhan pokok pasti naik lagi.
Apakah keluhan  rakyat kecil ini didengar para politisi gedung atap melengkung itu? Rasa-rasanya juga tidak. Memang orang “Senayan” itu wakil rakyat, tetapi dalam hal seperti ini, mereka tidak pernah memposisikan diri sebagai rakyat, tetapi personal atau individu yang membela kepentingan kelompok atau partai.
Tidakah pernah orang-orang “Senayan” ini berpikir realistis, mengapa persoalan menyangkut kepentingan rakyat banyak sampai harus deadlock dan voting sebagai jalan keluarnya. Cobalah kita semua beripikir lebih realistis, jangan mengedepankan pendekatan politis. Biarlah akal sehat yang dilandasi hati nurani berbicara kepada diri masing-masing.  “Pantaskan saya mempertontonkan kebodohan di muka rakyat banyak?  Atau pantaskan saya membela kepentingan partai dan mengabaikan rakyat yang telah memilih saya?”
Mungkin berbicara dengan hati nurani ini terlihat sepele, tetapi bermakna besar bagi rakyat Indonesia yang setiap hari menyaksikan “sandiwara politik” di kalangan politisi partai maupun di “Senayan”.
Karena itu, pantaslah ditanya,  subsidi BBM ini untuk siapa?  Kok perdebatannya sampai begitu sengit? Apa sebenarnya di balik itu semua? Inilah yang harus menjadi pertimbangan para petinggi atau politisi negari ini.
Coba sejenak singkirkan hitung-hitungan angka APBN P, nilai subsidi BBM dalam rupiah atau  jumlah konsumsi BBM di negeri ini.  Mungkin hanya segelintir rakyat Indonesia yang tertarik berbicara angka-angka  atau hitung-hitungan itu. Tetapi bagi mereka yang jumlahnya lebih banyak lagi, hanya melihat kenyataan yaitu harga BBM  naik, harga kebutuhan pokok dan lainnya sudah melesat naik lebih dulu. Artinya, konsumsi rumah tangga meningkat, rupiah yang dikeluarkan pun bertambah, sementara pendapatan atau penghasilan keluarga tidak berubah.
Lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah mengatasi hal ini?
Paling-paling pemerintah bicara program bantuan, untuk saat ini namanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 9,32 triliun, untuk 15,5 juta rumah tangga selama empat bulan.  Menurut Menteri Keuangan, Chatib Basri, pemerintah telah menyiapkan paket kompensasi BLSM dan infrastruktur dasar desa, supaya masyarakat miskin tidak terkena dampak kenaikan harga BBM.
Apa betul masyarakat tidak terkena dapaknya? Harga BBM belum naik saja, harga kebutuhan hidup sudah melangit. Lalu apa artinya BLSM yang cuma empat bulan? Yang pasti masyarakat harus tetap bekerja keras, mengatasi sendiri persoalan yang dihadapi. Sebab pemerintah tidak akan mampu mengendalikan gejolak harga.
Pemerintah dan para politisi sudah dipusingkan dengan persoalan kelompok, partai, dan persiapan pemilu 2014.  Memang rakyat harus berjuang sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here