Sistem Perekrutan dan Caleg Tak Dikenal

Tanggal 9 April 2014 akan menjadi penentu nasib para calon anggota legislatif. Lolos ke gedung beratap melengkung di Senayan atau tidak?   Semua itu bergantung dari upaya yang dilakukan dalam persiapan  menjelang hari H tersebut.

Dari sekian daftar nama calon anggota legislatif (caleg) yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, kabupaten, dan kota, ternyata banyak diantara mereka adalah calon lama dan pendatang  baru. Yang mudah ditebak adalah, sebagian besar nama itu, belum banyak yang dikenal oleh konstituennya. Kalau pun dikenal, hanya sebatas nama, sedangkan prestasi, dan jasa atau dikenal dengan istilah track record caleg itu sama sekali tidak kenal.

Atas kondisi itu, para caleg tentunya harus bekerja keras untuk menghadapi persaingan dengan rival lainnya, terutama dari para calon lama yang ingin maju lagi. Caleg-caleg ini tidak bisa semata-mata mengandalkan popularitas mereka, dan diikuti sejumlah aksi sosial, simpati, dan iming-iming lain yang serba instan  di masa kampanye.

Kalau pun sudah mencuri start, para caleg ini hanya mengandalkan poster-poster atau spanduk yang lebih mengedepankan gambar diri. Apa dan siapa calon itu, sama sekali tidak diketahui konstituennya.
Popularitas, bagi para caleg yang mencalonkan diri lagi atau kalangan selebritas, pejabat publik yang memang dikenal  adalah modal awal untuk meraih kursi. Tetapi sekarang persoalannya bagaimana dengan caleg baru, apalagi baru pertama kali terjun di dunia politik?

Yang pasti banyak konstituen  “buta”  informasi. Kondisi ini sebenarnya tidak bisa semata-mata yang disalahkan adalah para caleg itu. Persoalan besarnya  ada para sistem kaderisasi, perekrutan, dan pembinaan di tingkat partai. Yang namanya pembinaan, perekrutan, dan kaderisasi itu ya tugas dan tanggungjawab partai.

Kalau sampai saat ini banyak konstituen tidak mengenal caleg di daerah pilihan masing-masing, itu bukti kegagalan partai dalam menjalankan tiga tugas tersebut.  Seharus partai memikirkan cara perekrutan dan mengkader calon seperti apa yang pas untuk menjaring suara konstituennya.  Kalau prinsipnya semua hanya berdasarkan calon yang memiliki uang banyak, jadinya seperti ini. Sampai kapan pun kita tidak akan mendapat anggota legislatif yang berkualitas dan dikenal para pemilihnya.

Sistem prekrutan seperti ini, akhirnya membuat para caleg hanya mengejar status dan pamor, supaya menjadi terpandang di masyarakat.  Kalau seperti ini, kualitas terendah sampai tertinggi, punya uang atau tidak  (asal dekat petinggi partai), bisa saja lolos perekrutan di tingkat partai, termasuk mereka yang memiliki track record atau jejak rekam buruk. Artinya sekarang kualitas dan kemampuan intelektual, jejak rekam baik dan dikenal konstituen  seorang calon tidak penting dalam sistem perekrutan itu.
Hasil dari sistem perekrutan yang bisa dibilang “asal-asalan” bisa kita lihat sekarang. Berapa banyak anggota  DPR kita yang  terlibat korupsi, dan  penyalahgunaan wewenangnya sebagai anggota dewan. Belum lagi di tingkat DPRD, banyak juga yang terlibat tindak kejahatan korupsi.

Nah kalau sistem perekrutan seperti itu, maka anggota dewan  yang baru nanti tidak berbeda dengan sebelumnya. Konstituen yang buta informasi tentang caleg-nya akan dijadikan ajang untuk menebar “kebohongan” dan janji-janji surga. Dan status sebagai anggota dewan akan dijadikan bekal untuk menambah pundi-pundi pribadi.  Kepentingan rakyat? Urusan nanti.

SHARE
Previous articleAngpau Politik
Next articleSatu Kata dan Perbuatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here