Sudahkah Sosialisasi KIA?

Kalau orang yang sudah dewasa, 17 tahun ke atas, di negeri ini harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka sekarang anak yang baru lahir atau bagi anak yang dikategorikan di bawah umur harus memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

Persiapan untuk membuat KIA ini sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Paling tidak tahun ini ada sekitar 50 kota di seluruh Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menerbitkan KIA. Menurut Kemendagri, KTP anak-anak ini diyakini memiliki banyak manfaat. Misalnya, mempermudah mengurus rekening di bank atau anak minimal di jenjang SMP sudah dapat menabung, walaupun tidak disertai orangtuanya.

Dapat juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya, seperti dokumen untuk ke luar negeri seperti paspor, sudah lebih mudah dilakukan. Di Jakarta misalnya, pengurusan Kartu Jakarta Pintar dan Jakarta Sehat tentunya akan jauh lebih mudah dan cepat. Dengan kata lain akan banyak manfaat diperoleh dari diterbitkannya KIA ini.

Tetapi apa dasar hukumnya membuat KIA ini bagi anak-anak Indonesia. Ada Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, KIA berlaku sesuai batas usia anak, yakni anak usia 0-5 tahun dan anak berusia 5-17 tahun. Bagi pemerintah mungkin ini sebuah terobosan, tetapi bagi banyak pihak lain mungkin ini sebuah masalah baru, dan jangan sampai persoalan Elektronik KTP (e-KTP) muncul kembali di dalam menerbitkan KIA ini.

Tidak heran bila Komisi II DPR pun meminta Mendagri untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus e-KTP. Banyak persoalan yang muncul dari segi administrasi dalam penggunaan e-KTP itu. Jangan sampai e-KTP yang sifatnya nasional tetapi pelaksanaannya justru terhambat di tingkat lokal.

Artinya, sekarang harus ada segi administrasi kedaerahan yang sifatnya standar nasional, sehingga hal-hal apa pun baik itu menyangkut pajak, perpindahan sekolah, perpindahan rumah, atau masalah lain sudah bisa diselesaikan di mana saja. Walau pun kita pemegang KTP kota A, misalnya, bisa mengurus segala sesuatunya di kota lain.

Nah apakah sekarang apakah KIA ini bisa berlaku seperti itu. Tampaknya masyarakat harus mendapat penjelasan yang lengkap. Jangan-jangan Kemendagri mengklaim ada 50 kota akan membuat KIA, tetapi banyak warga di kota-kota itu justru belum paham dengan KIA. Kalau warga sendiri belum memahami KIA, lalu bagaimana dengan warga negara asing yang anak-anak mereka juga diharuskan memiliki KIA?

Logikanya sekarang, anak tidak akan paham juga tentang KIA. Jangan sampai penerbitan kartu ini hanya proyek semata, tanpa memikirkan dampaknya. Kartu pelajar yang resmi dikeluarkan sekolah saja, banyak yang tidak pernah digunakan anak, alias sering sebagai pajangan saja. Apalagi KIA, ujung-ujungnya semua akan diurus juga oleh orangtuanya.

Diyakini bahwa pasti pemerintah berpikir ada manfaat dengan KIA ini. Tetapi sekarang yang juga harus dipikirkan adalah dari pada buru-buru membuatnya, lebih baik sosialisasi dengan baik. Hindari “jebolnya” uang negara triliunan rupiah hanya untuk membuat KIA yang ujung-ujungnya tidak digunakan. Jangan sampai kesalahan seperti pada e-KTP terulang kembali di KIA.

Persoalannya mungkin sederhana, tetapi kerugian yang dialami pasti akan jauh lebih besar.
Inilah yang harus diwanti-wanti oleh para aparat pemerintah di daerah. Paling tidak setiap pemerintahan daerah, termasuk para aparatnya, juga harus siap secara administrasi dengan diterbitkannya KIA ini. Dan jangan sampai muncul kesan buruk atau negatif bahwa Kementerian Dalam Negeri hanya mementingkan proyek dalam pembuatan KIA.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here