Tak Perlu Demo, UMP Ditentukan Suvei KHL

Ahok, Gubernur DKI Jakarta, (Foto: JX/Kartika Sabturina)

JAKARTA, JIA XIANG – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI bukan berdasarkan permintaan rakyat, tetapi dari survei kebutuhan hidup layak (KHL), sehingga tidak perlu diminta oleh buruh yang berdemonstrasi.

“Patokan kita bukan soal (buruh-red) minta mau berapa. Saya sudah sampaikan dari dulu, masih ingat, buruh muji kami ketika 2012 kami memutuskan UMP 2013 hampir 48 persen? Itu sebetulnya bukan mau naikan atau apa, itu berdasarkan survey kebutuhan layak hidup,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/10/16).

Menurut dia, UMP itu berdasarkan hasil KHL ditambah inflasi, sehingga yang telah terjadi sebelumnya, UMP 2013 dan 2014 berbeda dikarenakan hasil survey KHL naiknya tidak seperti sebelumnya.

“UMP 2014, kan KHL-nya tidak banyak, naiknya sedikit, marah-marah buruh.  Bawa keranda, bilang raja tega upah murah, macam-macam. Jadi, patokan kami KHL,” lanjut dia.
Patokan utama untuk pengupahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Tentu saya harus taat kepada Peraturan Pemerintah, Kenapa? Buruh juga lebih baik ikutin yang PP. Saya bilang, kalau Aanda ikut yang KHL DKI, nanti lama-lama tidak naik-naik gajinya, bisa turun,” ujar Ahok.

Dia juga memberikan saran untuk buruh yang mendapat upah sesuai UMP DKI, untuk menabung di Bank DKI. Karena benefit yang akan didapatkan bisa menunjang kehidupan para buruh di Jakarta.

“Makanya kami subsidi buruh UMP, daftar Bank DKI kamu nggak bayar naik bus Transjakarta. Rumah susun, sudah siap lebih banyak, kamu cuma bayar Rp 450 ribu (per bulan). Terus BPJS Kesehatan kamu tidak perlu beli (bayar) selama mau kelas 3, kami tanggung,” papar Ahok.

Tidak hanya transportasi, rumah susun, dan asuransi kesehatan yang ditawarkan DKI untuk para buruh DKI. Mereka nantinya akan mendapatkan kemudahan untuk berbelanja bahan pokok di pasar Kramat Jati yang saat ini sedang dirancang untuk pusat perkulakan.

“Nanti kalau pasar perkulakan kami di Kramat Jati jadi, saya kita Januari atau Februari akan jadi, kalian dengan kartu buruh itu bisa belanja langsung dengan harga distributor kebutuhan sembako, kebutuhan pokok kita,” pungkas dia.

Pernyataan Ahok itu, terkait demo buruh di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (12/10/16). Demo itu  dilakukan buruh yang tergabung dalam Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP).  Mereka meminta Gubernur DKI mengesampingkan PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dalam penentuan upah buruh.  [JX/Cka]

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here