Tarif Tol Jakarta – Cikampek Naik 7 – 11 Persen

Situasi lalu lintas di jalan tol. (Foto: Ist./W5)

JAKARTA, JIA XIANG – Tarif tol ruas Jakarta-Cikampek naik sebesar 7-11 persen mulai tanggal 22 Oktober 2016 pukul 00.00 WIB. Rencana kenaikan ini diumumkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Senin (17/10/16).

Menurut anggota BPJT unsur profesi, Koentjahjo, Surat Keputusan (SK) kenaikan tarif tol ini sudah ditandatangani Menteri PUPR. “Dalam SK Menteri PUPR No. 799/KPTS/M/2016 pada 14 Oktober 2016 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Tol Jakarta – Cikampek, maka pada 22 Oktober 2016 Pukul 00.00 akan diberlakukan tarif baru,” kutip Koentjahjo didampingi Direktur Operasi II PT Jasa Marga Tbk Subakti Syukur.

Kenaikan tarif tol sebesar itu, paparnya, berdasarkan angka inflasi selama dua tahun terakhir dan dimaksudkan agar Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dapat melakukan pengembalian investasi sesuai dengan rencana bisnisnya.

“Inflasinya sesuai data BPS pada sejumlah daerah yang dilalui jalan tol dipilih terendah, dalam dua tahun terakhir yakni Bekasi sebesar 8,13 persen,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perubahan tarif untuk masing-masing golongan ruas itu adalah golongan I jarak terjauh dari Rp13.500 menjadi Rp15.000 atau naik 11,11 persen, golongan II dari Rp21.500 menjadi Rp23.500 (9,30 persen), golongan III dari Rp27.000 menjadi Rp30.000 (11,11 persen), golongan IV dari Rp34,000 menjadi Rp37.000 (8,82 persen) dan golongan V dari Rp41,000 menjadi Rp44.000 (7,32 persen).

Selain itu, ujarnya, kenaikan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Dalam Pasal 48 ayat (3) UU Jalan dan Pasal 68 ayat (1) PP Jalan Tol mengatur bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh BPJT berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Kendati tarif tak bisa dihindari harus naik setiap dua tahun sekali sesuai peraturan, BUJT diingatkan agar semakin meningkatkan pelayanannya sesuai peraturan menteri bahwa ada delapan indikator standar pelayanan minimum (SPM).

Disebutnya indikator yang dimaksud yakni kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan serta kebersihan lingkungan dan kelayakan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).

Salah satu yang disorot adalah laju kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan menteri yakni 40 kilometer per jam untuk tol dalam kota, sedangkan luar kota 60 km per jam.

“Ruas Jakarta -Cikampek dan sebaliknya pada saat beban puncak pagi dan sore, sering terjadi parkir atau tidak bergerak. Ini karena rasio jalannya sudah 1,8. Idealnya tidak boleh lebih dari satu,” ungkap Koentjahjo.

Masalah ini, ujarnya, agar diperhatikan PT Jasa Marga. “Selaku operator, PT Jasa Marga harus menyiapkan sejumlah langkah agar SPM dapat terpenuhi,” tandasnya.

Sementara itu Direktur Operasi II PT Jasa Marga Tbk Subakti Syukur menerangkan, sebagai operator telah melakukan berbagai upaya. “Dari sisi pelayanan transaksi berupa penambahan dan pemasangan Gardu Tol Otomatis (GTO) menjadi 72 GTO. Saat ini untuk transaksi sistem tertutup di Ruas Tol Jakarta Cikampek dapat menggunakan Kartu e-Toll yang dikeluarkan oleh yaitu Bank Mandiri, Bank BNI,Bank BRI dan Bank BCA,” paparnya.

Upaya lainnya, menambah lajur kantong antrian (storage) pada GT (gerbang tol) Karawang Barat 1 sepanjang 200 m, penambahan GT Kalihurip 1, SS Dawuan, SS Karawang Barat, GT Karawang Barat 1, dan GT Karawang Timur 1. Selain itu penambahan lajur/dedicated lane, perbaikan rigid pavement pada GT Bekasi Barat 2, dan perbaikan rigid pavement dan grouting pada GT Cikampek. [JX/Win]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here