Taufiequrachman Ruki Berharap DPR Tak Intervensi KPK

JAKARTA, JIA XIANG – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki meminta kepada DPR untuk tidak mengintervensi penegakkan hukum yang tengah dilakukan KPK.

Taufiequrachman Ruki (kpk.go.id)

Ruki menyatakan hal itu usai mengadakan dengan para mantan pimpinan KPK di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/17). Ruki berharap proses penegakkan hukum berjalan transparan dan menghindari intervensi politik pada setiap kasus yang sedang ditangani KPK.

Banyak kasus yang ditangani KPK menyangkut anggota dewan, namun walau bagaimana pun harus tetap dijaga agar tidak ada upaya mengintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh pihak DPR. Saat ini salah satu kasus besar yang sedang ditangani KPK adalah soal korupsi pengadaan KTP Elektronik (E-KTP) yang merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun dan menyangkut anggota DPR.

“Penegakkan hukum harus transparan, jadi intevensi politik atau intervensi dalam bentuk apapun kepada penegakkan hukum itu harus dihindarkan,” kata Ruki.

Lebih lanjut ujar Ruki, penolakan terhadap hak angket terkait proses hukum kasus E-KTP beberapa waktu lalu bukan berarti KPK enggan diawasi masyarakat. Pasalnya selama ini kerja KPK selalu diawasi oleh pihak berwenang maupun masyarakat.

“Bukan berarti KPK tidak boleh diawasi. Pengawasan perlu juga supaya tak terjadi abuse of power dari KPK. Itu sikap saya mengenai hak angket,” kata Ruki. [JX/Cka/W1]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here