Terbitkan Peraturan Gedung Hijau, Pemkot Bandung Akan Hemat Listrik

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. (Foto: Ist./W5)

BANDUNG, JIA XIANG – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu kota pintar terkemuka di dunia yang ramah lingkungan dan memiliki warga dengan kualitas hidup yang tinggi ditindaklanjuti dengan menerbitkan landasan hukumnya. Pada Kamis (27/10/16), telah diterbitkan  Peraturan Wali Kota Bandung No.1023/2016  tentang Bangunan Gedung Hijau untuk mengurangi konsumsi energi, emisi CO2, dan konsumsi air dari gedung bangunan.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menerangkan, bila seluruh ketentuan diterapkan, maka ditargetkan pada 5 tahun ke depan kota yang dipimpinnya dapat menghemat penggunaan listrik hingga 25 persen, dan air hingga 40 persen.

Menurut dia, sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan dan urbanisasi yang tinggi, Bandung perlu menghemat listrik dan air. Hasil penghematan ini, jelasnya, kelak dapat digunakan bagi prioritas pembangunan lainnya, seperti LRT.

“Dalam lima tahun ke depan, diperkirakan akan ada lebih dari 2,7 juta meter persegi gedung yang akan telah mematuhi ketentuan yang ada di peraturan ini, atau hampir sejajar dengan 100 kali luas Gedung Sate. Dengan penghematan listrik lebih dari 140 ribu MWh yang setara dengan lebih dari 16 juta US$,” papar Wali Kota yang akrab disapa Kang Emil di Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/10/16)

Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi seluruh bangunan baru, baik yang berskala besar (diatas 5.000 meter persegi), maupun bangunan kecil (kurang dari 5.000 meter persegi), termasuk rumah tinggal. Peraturan ini merupakan yang pertama di Indonesia yang memiliki persyaratan wajib dan sukarela dalam satu peraturan.

Persyaratan wajib merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tiap jenis bangunan dalam semua luasan, sementara persyaratan sukarela adalah tambahan persyaratan yang harus dicapai apabila pemilik/pengelola bangunan menginginkan untuk memperoleh insentif yang  dapat berupa tambahan luasan yang diijinkan untuk dibangun dan /atau pengurangan pajak bumi dan bangunan.

Guna mempermudah implementasi Peraturan Walikota tersebut, diluncurkan beberapa perangkat alat bantu pendukung, yaitu situs  www.distarcip.building.go.id/greenbuilding yang berisi berbagai informasi mengenai bangunan gedung hijau di Kota Bandung, system aplikasi online bagi pemohon Rekomendasi Teknis sebagai prasyarat untuk memperoleh IMB dan User Guide yang dapat digunakan sebagai petunjuk desain dan implementasi persyaratan bangunan gedung hijau.

Berbagai capaian ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan IFC (International Finance Corporation), bagian dari Kelompok Bank Dunia melalui kemitraan dengan Pemerintah Swiss dan Hongaria. Di bawah Indonesia Green Building Program, IFC mempromosikan efisiensi energy dan air pada bangunan gedung melalui penerapan kebijakan bangunan gedung hijau. Program ini juga selaras dengan agenda Pemerintah Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah kaca hingga 29% pada 2030.

“Kami sangat bangga dapat menjadi mitra Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan inisiatif ini,” kata Country Manager IFC Azam Khan.

Di Indonesia, lanjutnya, hampir 50% dari total konsumsi energi dihabiskan oleh sektor gedung bangunan dan kebanyakan dari gedung tersebut berada di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Bandung. “Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Bandung tidak hanya akan meningkatkan efisiensi energi namun juga membuka peluang bagi sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur perumahan dan gedung yang ramah lingkungan,” ungkap Azam.[JX/Win]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here